REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid memperkirakan, sikap final terkait rencana kenaikan harga BBM akan disampaikan maksimal enam hari ke depan. Ini karena ada beberapa pengurus inti di Majelis Syuro PKS yang berada di luar kota.  

Namun, ujarnya, dari hasil pengamatan terhadap perkembangan sejauh ini, PKS tampaknya tetap konsisten menolak rencana pemerintah tersebut. Alasannya, pemerintah sebenarnya masih dapat menyelamatkan APBN tanpa mengurangi subsidi BBM kepada rakyat.

Apalagi, dari berbagai pengalaman sebelumnya, pemerintah selalu menyisakan dana APBN (silpa) dalam jumlah besar setiap tahun. Selama ini anggaran yang terserap paling tinggi hanya mencapai 90 persen.

Hidayat mencoba memberikan sedikit gambaran untuk kondisi anggaran belanja negara saat ini. Per 2013, negara telah menganggarkan Rp 1.300 triliun. Asumsinya, sedikitnya akan ada silpa sebesar Rp 130 triliun. 

Sementara dana kompensasi yang disiapkan pemerintah untuk BLSM tidak lebih dari Rp 40 triliun. Logikanya, kata dia, sisa anggaran tersebut sebenarnya masih cukup digunakan untuk subsidi BBM.

Di sisi lain, banyak rakyat yang pesimis dana kompensasi yang bakal diberikan pemerintah bisa menyelesaikan masalah. Karena BLSM hanya diberikan selama lima bulan. Sementara setelah masa-masa itu harga kebutuhan masyarakat tetap naik.

"Jadi, sikap penolakan kami ini dilandasi dengan berbagai kajian objektif, bukan ABS (asal bapak senang-red)," ujarnya. 

Mantan Ketua MPR itu juga mengingatkan, kenaikan harga BBM tidak hanya berarti naiknya harga bahan bakar premium dan solar. Tetapi juga harga kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya. 

"Padahal, saat ini harga minyak di dunia cenderung menurun. Mengapa di Indonesia harus naik?" 

Ikuti Whatsapp Channel Republika