REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keinginan sejumlah polisi wanita (polwan) untuk mengenakan jilbab saat bertugas masih terbentur Keputusan Kapolri No Pol: Skep/702/IX/2005 tentang sebutan penggunaan pakaian dinas seragam Polri dan PNS menjadi masalah. Bila melanggar, niat baik polwan untuk menjadi Muslimah seutuhnya bisa-bisa berujung sanksi.
Bambang yang juga mantan polisi ini memberikan tips agar para polwan tetap mengikuti realita. Sebab, kepentingan Polri jelang pergantian pucuk pimpinan suka atau tidak dapat meminggirkan isu-isu lain terkait kebijakan.
Dasarnya pada asumsi regenerasi di jajaran kepemimpinan yang akan terjadi dalam waktu dekat. Bila ide itu diperjuangkan di bawah Kapolri sekarang, dia khawatir kelak justru akan menguap di tangan pimpinan yang baru.
“Sebentar lagi akan ada pergantian Kapolri, momen ini dapat dimanfaatkan untuk mendesak pemimpin yang baru agar menelurkan perubahan Perkap tentang seragam,” katanya menyarankan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika