REPUBLIKA.CO.ID, TIMIKA --Wakil Ketua DPRD Mimika, Papua, Karel Gwijangge mensinyalir ada kelompok-kelompok tertentu di wilayah itu yang berupaya menghambat atau menggagalkan agenda Pilkada Mimika.

"Kami mendapat informasi dari berbagai pihak bahwa ada sebagian PNS di Pemkab Mimika yang terlibat mendukung calon tertentu melakukan berbagai manufer untuk menunda pelaksanaan Pilkada hingga 2015," kata Karel di Timika, Rabu (12/6).

Jika indikasi itu benar, Karel meminta Bupati Mimika, Abdul Muis segera mencopot para pejabat yang terlibat kegiatan politik praktis tersebut.

Ia mengingatkan jajaran PNS di lingkungan Pemkab Mimika agar bekerja sungguh-sungguh sebagai pelayan masyarakat, bukan malah terlibat politik praktis untuk dukung-mendukung calon-calon tertentu.

"Tahun ini merupakan tahun kerja. Kita tidak mau lagi mengulangi kesalahan masa lalu dimana selama lebih dari delapan tahun pembangunan di Mimika tidak berjalan sebagaimana mestinya meski APBD kita terbesar di Provinsi Papua," ujar Karel.

Menurut dia, DPRD Mimika sejak 5 Juni 2013 telah melayangkan surat pemberitahuan ke Bupati Abdul Muis tentang akan berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan pada 4 Desember 2013.

Dengan dasar surat tersebut, DPRD Mimika juga memerintahkan KPU setempat untuk mempersiapkan berbagai tahapan Pilkada Mimika.

Terbitnya surat DPRD Mimika tersebut juga tidak lepas dari desakan empat dari lima fraksi di DPRD setempat yang menghendaki Pilkada Mimika periode 2013-2018 segera dilaksanakan dalam tahun ini.

"Kami di DPRD dan seluruh masyarakat Mimika menghendaki Pilkada dilaksanakan tahun ini dan tidak boleh tertunda sampai 2015 karena masa jabatan Bupati Mimika Abdul Muis berakhir pada 4 Desember 2013," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika