REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Presiden Vladimir Putin menuduh para diplomat Amerika Serikat telah mengintervensi politik dalam negeri Rusia diplomat dengan secara aktif mendukung kelompok oposisi.
Pernyataan Putin tersebut disampaikan satu hari menjelang demonstrasi besar dari kelompok oposisi di Moskow. Dalam pidato tersebut, Putin juga mengkritik berbagai tindakan Amerika Serikat di masa lalu, termasuk di antaranya perlakuan terhadap suku Indian yang merupakan penduduk asli benua Amerika dan penjatuhan bom atom di Hiroshima pada akhir Perang Dunia II.
"Utusan diplomatik Rusia tidak pernah bekerja sama dengan Occupy Wall Street (kelompok anti pemerintah di Amerika Serikat), namun diplomat-diplomat dari negara tersebut justru berhubungan secara aktif dengan kelompok oposisi Rusia, bahkan mendukungnya secara langsung," kata Putin.
"Ini adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan karena utusan diplomatik seharusnya bertugas untuk membangun hubungan di tingkat negara dan tidak terlibat dalam politik dalam negeri," kata Putin kepada stasiun televisi berbahasa Inggris RT.
Dalam kritiknya terhadap tindakan pemerintah Amerika Serikat pada masa lalu, Putin juga mengatakan bahwa diktator Rusia pada masa Uni Soviet Josef Stalin tidak akan pernah menjatuhkan bom atom di Jepang pada 1945.
"Mungkin Stalin akan menggunakan bom atom pada 1941-1942 karena saat itu keamanan dalam negeri benar-benar berada di bawah ancaman. Namun pada 1945 ketika musuh secara esensial sudah menyerah dan tidak mempunyai kesempatan untuk menyerang, saya sangat meragukan Stalin akan melakukan hal yang sama," kata dia.
Sejak Putin duduk kembali di istana Kremlin, hubungan dengan Amerika Serikat berulang kali memanas akibat beberapa persoalan, termasuk di antaranya adalah pembatasan terhadap kelompok masyarakat sipil yang didanai negara lain dan pengusiran lembaga U.S. Agency for International Development.
Namun di sisi lain, kedua negara tersebut juga memberi tanda-tanda komitmen untuk memperbaiki hubungan. Kremlin dan Gedung Putih saat ini sedang berusaha untuk mengadakan konferensi internasional untuk mempertemukan pemerintah Suriah dan kelompok pemberontak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika