REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat yakin Ketua Umum DPP Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono akan menjatuhkan sanksi kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS), terkait penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi.

"Saya yakin SBY akan memberikan sanksi, karena jika tidak saya kira nanti akan ada dampak kepada negara," ujar Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Andi Nurpati di Jakarta, Kamis (13/6).

Andi mengatakan, terdapat dua kemungkinan sanksi yang akan diberikan kepada PKS, yaitu mengurangi jumlah menteri di dalam Kabinet Indonesia Bersatu II yang berasal dari PKS atau mengeluarkan PKS dari koalisi.

"Kalau menterinya sedang bermasalah seperti mereka, saya pikir publik atau pun dari partai lain juga mendukung. Tapi itu semua rasional dilakukan oleh presiden," kata Andi.

Andi mengatakan, pihaknya mendukung jika SBY melakukan perbaikan atau reshuffle kecil-kecilan. Terlebih jika menterinya tidak didukung dengan kinerja yang baik.

Menurut Andi, tentu terdapat resiko terhadap sikap yang diambil Demokrat, namun persoalan negara bukan hanya terkait kepentingan di DPR, namun juga kepentingan pada lembaga lain.

Demokrat dan PKS berbeda sikap terhadap rencana pemerintah dalam menaikkan harga BBM bersubsidi. Demokrat mendukung kenaikkan harga, sementara PKS menolak keras. Beredar isu PKS akan dikeluarkan dari koalisi akibat sikap tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika