REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi III DPR melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Selasa (18/6). Polri pun dipertanyakan soal netralitas Polri dalam mengamankan Pemilukada.

Anggota Komisi III dari PDIP, Achmad Basarah mengemukakan bahwa sikap Polri dipandang memihak kepada salah satu kandidat dalam Pemilukada, contohnya di Bali. “Pak Kapolri kami melihat ada pengamanan yang terlalu ketat dan terkesan memihak dari satuan Brimob yang dikirim kan Polri ke Bali dalam menghadapi Pemilukada kemarin,” ujar dia di ruang Komisi III DPR, Jakarta, Selasa (18/6).

Pimpinan dalam RPD ini, Azis Syamsudin memotong pernyataannya. Menurut Azis, hal yang ditanyakan oleh Basarah kurang mencakup kepentingan masyarakat bila terlalu mendetailkan pada Pemilukada Bali. Azis menilai, netralitas Polri pada dasarnya menjadi permasalahan di semua Pemilukada di Indonesia, dari tingkat Bupati/Walikota hingga Gubernur. Menurutnya, keberpihakan Polri pada calon yang merupakan mantan polisi selalu menjadi sebuah isu hangat.

Menanggapi intruksi dari Azis, topik pengemukaan pendapat pun beralih. Kapolri sendiri, baru akan menjawab pertanyaan tersebut secara resmi dalam pernyataan tertulis yang akan dikirimkan ke Komisi III minggu depan.

Seperti diketahui, dalam Pemilukada Bali yang digelar bulan Mei lalu, pasangan yang diusung oleh PDIP Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga-Dewa Nyoman Sukrawan kalah. Mereka kemudian menggugat hasil penghitungan suara.

Disebut-sebut, lawan mereka yang merupakan mantan Kapolda Bali, I Made Mangku Pastika mendapat dukungan dari kepolisian. Sehingga, Made yang berpasangan dengan Ketut Sudikerta ini dianggap banyak diuntungkan oleh pihak kepolisian dalam pelaksanaan Pemilukada.

Ikuti Whatsapp Channel Republika