REPUBLIKA.CO.ID, Pakar Sosiologi dari Universitas Padjajaran (Unpad), Prof. Dr. Syarif Muhidin, mnilai konflik di Indonesia sudah menjadi budaya, bukan hanya marak di Jawa Barat. Masyarakat terlalu senang menyelesaikan persoalan dengan konflik yang berujung pada anarkisme.
Padahal, konflik tak semuanya berujung negatif. Konflik justru dapat menjadi mutual understanding di antara orang-orang yang berkonflik. Kehadiran negara dalam hal ini aparat kepolisian, ujar dia, amat penting agar tidak hanya menyelesaikan persoalan yang ada di permukaan. Tapi juga harus menyelesaikan konflik hingga ke akarnya.
Salah satu cara penyelesaian konflik dengan musyawarah mufakat. Musyawarah dan mufakat yang sudah menjadi kebiasaan di Indonesia diharapkan tak memudar. "Bukan sebaliknya, kekerasan dan konflik terlebih dahulu baru musyawarah," ujar dia.
Selain itu, yang terpenting adalah menguatkan nilai-nilai yang baik di keluarga. Masyarakat juga berperan penting dalam menjaga agar konflik tidak terjadi. Anak di usia 0-12 tahun merupakan periode emas di mana orang tua dapat menanamkan nilai positif.
"Konflik bisa berujung kekerasan dan anarkisme. Untuk itu, kalau kita tanamkan nilai baik pada anak, anak akan meniru. Potensi konflik bisa diredam," ujar dia.
Pakar Hukum Pidana Prof. Romli Atmasasmita mengatakan, hendaknya negara tidak bertindak ragu-ragu. Peraturan mengenai pengaturan Ahmadiyah yang ada saat ini kurang tegas.
Ini menjadikan potensi konflik di daerah menjadi tinggi. Pernah diberitakan sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan memberi perhatian khusus pada potensi daerah konflik seperti Kuningan, Garut, Tasik, Cianjur, dan Bogor.
Konflik dapat diatasi dengan melibatkan berbagai stakeholder. Mulai dari pemerintah, kepolisian, TNI, ulama dan tokoh masyarakat. Kepolisian akan menjadi garda terdepan menyiapkan langkah pengamanan sedangkan pemerintah daerah bertugas melakukan pembinaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika