REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tahap pertama mulai dibagikan di Kota Bandung, Senin (24/6). Bantuan yang diberikan pada masyarakat, sebagai kompensasi pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut diberikan untuk 62.616 Rumah Tangga Sasaran (RTS).
Menurut Humas Pembayaran BLSM Kantor Pos Bandung, Hikmat Sadudin, dana tersebut dibagikan kepada 62.616 RTS yang berasal dari 25 kecamatan atau 143 kelurahan yang ada di Kota Bandung. Awalnya, dana tersebut akan dibagikan di 35 titik namun diciutkan menjadi 25 titik.
"Ini merupakan penyaluran BLSM tahap pertama," ujar Hikmat kepada wartawan di Kantor Pos Besar Bandung, Senin (24/6).
Hikmat menjelaskan, PT Pos hanya bertugas sebagai lembaga penyalur dana bantuan. Sebab, jumlah RTS ditentukan dari data Badan Pusat Statistik (BPS). Data dari BPS tersebut, lalu menjadi data acuan untuk pengiriman KPS kepada masyarakat penerima BLSM.
"Kami bertugas untuk mengantarkan KPS, membayarkan BLSM, dan melaporkan hasilnya," katanya.
Penerima bantuan, kata dia, harus memenuhi mekanisme penyaluran BLSM. Penerima bantuan harus memiliki Kartu Perlindungan Sosial (KPS).
Saat pencairan dana, kata dia, penerima dana pun tidak bisa diwakilkan tapi yang bersangkutan tetap hadir ke tempat pemberian BLSM. Jika tidak mampu datang ke loket pembayaran, maka yang bersangkutan bisa mengajukan permohononan sehingga PT Pos akan mengirimkan secara langsung.
Pada tahap pertama, kata dia, nilai dana yang diberikan sebesar Rp 300 ribu untuk periode Juli dan Agustus. Sedangkan tahap kedua, diprediksi akan berlangsung pada September atau Oktober.
Dari setiap loket, kata dia, pihaknya menyiapkan sejumlah petugas yang mengatur antrian, verifikasi, juru bayar dan komputerisi. Loket akan dibuka dari pukul 08.00-15.00 WIB.
Menurut Hikmat, kegiatan penyaluran BLSM ini terbilang lancar. Sebab, masyarakat penerima sudah berpengalaman saat pencairan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) 2008 lalu.
"Rata-rata bukan kali pertama karena kan sama seperti BLT, jadi lebih mudah apalagi sekarang pakai KPS," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika