REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Asian Development Bank (ADB) mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk segera menerbitkan obligasi atau surat utang daerah. Salah satu bentuk dorongan yang diberikan oleh ADB, memberikan shadow ratting dan financial manajemen assistant.
Pemprov Jabar akan membuat obligasi untuk membangun infrastuktur yang membutuhkan dana sekitar Rp 500 triliun. Sementara APBD Jabar, hanya sebesar Rp 14 triliun dan tidak semuanya untuk infrastruktur.
"Nanti kami akan membantu hal lain juga, seperti membuat Perda-Perda yang mendukung obligasi daerah,’’ ujar Country Director Indonesia Resident Mission atau Kantor Misi ADB di Indonesia, Jon D Linborg, didampingi Public Management Economist Indonesia Resident Mission, Rabin Hattari kepada wartawan, Rabu (26/6).
Jon mengatakan, alasan ADB tertarik untuk mendorong Jawa Barat menerbitkan obligasi karena ingin membantu Pemprov Jabar. Salah satu usaha ADB, memang membantu dan mendukung pembangunan infrastruktur daerah. Selain itu, membantu pembangunan pemerintahan di daerah-daerah agar lebih tinggi.
’’Kami melihat, di satu sisi kebutuhan infrastruktur daerah itu sangat meningkat dengan limited kapasitas building. Maka daerah-daerah memerlukan pendanaan yang lebih inovatif,’’ katanya.
ADB melihat Pemprov Jabar sudah sangat siap menerbitkan obligasi. Terutama, dari sisi komitmen gubernur sudah kuat dengan penerbitan surat keputusan (SK) gubernur untuk menetapkan tim penerbitan obligasi. "Tim ini, sudah bekerja sejak dua tahun lalu untuk membuat obligasi,’’ katanya.
Jon yakin, sekitar dua tahun ke depan penerbitan obligasi ini bisa terwujud. Memang, sekarang prosesnya baru tahap awal. Untuk nilai pembiayaannya, tergantung dari kapasitas Pemprov Jabar dan proyek-proyek yang akan dibiaya obligasi daerah nantinya.
’’Sebab PP 30 menyatakan bahwa obligasi daerah ini harus ada kaitannya dengan proyek-proyek,’’ katanya. ADB memang tertarik pada proyek yang bersifat infrastruktur. Dia memisalkan, pembangunan jalan dan pembangunan lainnya yang bisa dibantu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika