REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur, Soekarwo mengklaim tidak ada anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang digunakan untuk keperluan pemilihan pimpinan daerah (Pemilukada) Agustus 2013 mendatang.

Untuk memastikan itu, dia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa keuangan Pemprov Jatim. "Nanti hasil pemeriksaannya KPK akan diumumkan ke semua masyarakat Jatim tanggal 29 Agustus besok," kata Soekarwo, saat ditemui di acara Pembukaan Pelayanan Publik, Lapangan Makodam V Surabaya, Jumat (28/6).

Pantauan Republika, memang banyak terpampang poster Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim yang menggunakan foto pasangan incumbent Soekarwo – Saifulllah Yusuf (KaRsa) sebagai ikonnya.

Di tambah, adanya dugaan suap sejumlah Rp 3 miliiar terhadap Ketua KPU, Andry Dewanto Ahmad dari kubu Partai Kedaulatan (PK) yang merekomendasi dukungan terhadapnya.

Menurut dia, KPK sendiri memeriksa semua pendapatan dan pengeluaran daerah, mulai dari penerimaan pajak, retribusi perencanaan pembangunan, ketahanan pangan, dan belanja barang jasa. Diharapkan, dengan begitu asumsi masyarakat tidak lagi mengarah pada hal yang dianggapnya kurang berkenan.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP PK, Deny M Cillah juga membantah adanya bukti rekaman suap terhadap KPU. Dia justru menyatakan, dugaan pernyataan itu keluar karena ada konflik internal antarkomisioner di instansi tersebut. "Mereka yang punya konflik, tapi jangan asal tuduh seperti itu," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika