REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembayaran uang pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) diusulkan agar tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebab, hal itu dinilai menyedot anggaran negara yang tak sedikit. PNS pun diminta membayar sendiri jaminan pensiunnya melalui pemotongan gaji setiap bulannya.
Pelaksana Tugas Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani mengatakan usulan tersebut bukanlah ide yang baru. "Kita sudah diskusikan hal itu sejak tujuh sampai delapan tahun yang lalu," ujar Askolani melalui pesan singkatnya kepada ROL, Rabu (3/7).
Usulan itu, kata Askolani, memiliki implikasi yang sangat luas, termasuk beban fiskalnya yang besar. Tak lupa pula kesiapan pendanaan dari peserta dalam hal ini adalah para calon pensiunan. "Sehingga sampai saat ini Menpan RB masih mengkaji kembali hal itu," ujar Askolani.
Lebih lanjut, Askolani mengatakan pembahasan ini dipimpin oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Meskipun demikian, pertimbangan dari Kementerian Keuangan mutlak dibutuhkan khususnya terkait beban fiskal.
Sejak 2009 silam, pendanaan pensiun PNS menjadi beban APBN sepenuhnya dan dari tahun ke tahun jumlahnya terus membengkak. Pada 2010, pemerintah mengganggarkan Rp 50,9 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp 59,6 triliun pada 2011 dan Rp 66,5 triliun. Khusus tahun ini, anggarannya meningkat lagi menjadi Rp 74,3 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika