REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peningkatan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang dialokasikan pemerintah pusat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ternyata tidak berkorelasi dengan penurunan jumlah dan presentase penduduk miskin di Papua. Sejak pelaksanaan otsus 2001 silam, pemerintah pusat secara keseluruhan telah menggelontorkan Rp 33,7 triliun untuk Papua.
Akan tetapi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua, jumlah dan presentase penduduk miskin masih menjadi yang tertinggi di Indonesia. Pada 2001 silam, jumlah penduduk miskin tercatat 1,14 juta orang atau 54,75 persen, sedangkan 2013 ini jumlah penduduk miskin berjumlah 1,01 juta orang atau 31,13 persen.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas Armida Salsiah Alisjahbana mengatakan, "Sebenarnya untuk Papua, itu termasuk yang penurunan kemiskinannya cepat juga. Cuma memang ya karena dia dari posisi yang tinggi," ujar Armida menjawab pertanyaan ROL akhir pekan ini.
Oleh karena itu, Pemprov Papua dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2013 mendapatkan penghargaan karena penurunan kemiskinannya paling cepat. Namun, dalam dua tahun terakhir, jumlah dan presentase penduduk miskin cenderung stagnan dan tidak pernah lebih rendah dari 30 persen.
Rinciannya, pada Maret 2011, jumlah penduduk miskin 944,8 ribu orang atau 31,98 persen, September 2011 (946,4 ribu orang, 31,24 persen), Maret 2012 (966,6 ribu orang, 31,11 persen), September 2012 (976,4 ribu orang, 30,66 persen) dan Maret 2013 (1,01 juta orang, 31,13 persen). Sementara alokasi dana otsus terus mengalami peningkatan dari Rp 4,51 triliun (2011), Rp 5,476 triliun (2012) dan Rp 6,222 triliun (2013).
Gubernur Papua Lukas Enembe saat dikonfirmasi terkait peningkatan alokasi dana otsus dengan peningkatan jumlah dan presentase kemiskinan, justru balik bertanya. "Dananya bertambah berapa? Sedikit saja, tidak banyak bertambah. Papua ini luas, Papua itu 30 kabupaten," ujar Lukas.
Armida menambahkan pada dasarnya penambahan dana otsus memang tidak berkorelasi langsung penurunan jumlah dan presentase penduduk miskin. Hal tersebut tak lepas dari tidak transparannya penggunaan dana otsus.
Oleh karena itu, Armida menyambut baik apabila Gubernur Papua berkeinginan untuk mengalirkan 80 persen dana otsus langsung ke kabupaten/kota dan 20 persen ke provinsi. "Ini selama ini tak terjadi. Bagus sekali pak gubernurnya," ujar Armida.
"Jadi, beliau itu dalam arti seimbang. Di satu sisi juga bagaimana pemerintah pusat lebih konkret lagi ya programnya dan mempercepat pembangunan Papua. Di sisi lain, dia introspeksi juga ya. Selama ini banyak PR-nya juga di sisi pemda Papua. Dia fair," kata Armida.
Ikuti Whatsapp Channel Republika