REPUBLIKA.CO.ID, TRIPOLI -- Perdana Menteri Libya, Ali Zeidan, menyatakan bahwa ia telah memutuskan untuk tidak melaksanakan perombakan kabinet dengan tujuan untuk memecahkan krisis politik dan mengakhiri gelombang kekerasan.
"Setelah memeriksa kemungkinan dampak dari langkah tersebut, kami telah memilih untuk tidak mengubah pemerintah," kata Zeidan dalam konferensi pers.
Perdana menteri mengatakan ia telah mengambil keputusan setelah melakukan konsultasi dengan para penasehat dan anggota Kongres Umum Nasional (GNC).
Meskipun demikian, Zeidan menegaskan "Komite Krisis" akan dibentuk pada tingkat kabinet dengan tugas untuk dapat bereaksi dengan cepat terhadap perkembangan di negara itu. Komite akan terdiri dari menteri dalam negeri, pertahanan, urusan luar negeri dan kehakiman serta kepala intelijen.
Zeidan sebelumnya telah mengumumkan bahwa ia akan melakukan perombakan kabinet. Dia akan mengumumkan pada satu atau dua hari berikutnya.
Sejak diktator Muammar Gaddafi digulingkan oleh pemberontakan pada 2011, otoritas baru negara itu telah berjuang untuk memulihkan ketertiban dan membentuk polisi dan militer profesional.