CANBERRA -- Pemerintah Kawasan Utara atau Northern Territory Australia mendesak Menteri Pertanian Federal, Joel Fitzgibbon untuk berdialog dengan mitranya di Indonesia mengenai rencana penunjukan pengawas independen yang akan ditugaskan mengawasi kesejahteraan ternak sapi hidup yang akan ekspor dari Australia.

Pelaku usaha ternak sapi di Kawasan Utara mengeluhkan rencana kebijakan tersebut karena masih mengalami kesulitan akibat kebijakan pemerintah federal yang menghentikan pengiriman ternak sapi hidup ke Indonesia tahun 2011 lalu menyusul isu keprihatinan soal tata cara perlakuan ternak sapi di Indonesia.

Menteri Industri Primer Kawasan Utara, Willem Westra van Holthe mengatakan dirinya berharap Fitzgibbon mempertimbangkan dampak dari pengumumannya itu terhadap perdagangan ternak dengan mitra-mitra dagang Australia.

"Sangat sulit mengukur reaksi Indonesia terhadap pengumuman ini. Saya harap Fitzgibbon, akan mengangkat telpon dan memberitahu mitranya di  Indonesia kalau dia punya rencana untuk menambah birokrasi untuk  menjaga kesejahteraan hewan," katanya.

Sebelumnya Menteri Perdagangan federal Joel Fitzgibbon mengatakan kehadiran pengawas independen ini akan memberikan lapisan tambahan yang lebih objektif  dan independen terkait kesejahteraan hewan ternak sapi yang akan dikirim ke negara-negara tujuan.

Namun demikian, Asosiasi eksportir ternak sapi di Kawasan Utara  mengaku keberatan dengan rencana tersebut.

Juru bicara asosiasi itu Bernie Bronson mengatakan anggotanya khawatir rencana kebijakan itu hanya akan menambah panjang birokrasi saja.

"Kita mengingatkan pemerintah kalau saat ini kita tidak kekurangan aturan di sektor  kesejahteraan hewan. Karenanya kita enggan melihat tambahan aturan baru yang hanya akan mengganggu industri maupun akses ke pasar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika