REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI -- Proposal pengajuan izin praktik perbankan syariah di India diharap segera disetujui sebelum Pemilihan Umum 2014. Langkah-langkah meningkatkan kesejahteraan Muslim India perlu dimasukkan dalam agenda para pemimpin Muslim.
Menteri Urusan Minoritas India, Rahman Khan mengatakan saat ini banyak negara telah memulai praktik lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah. Sementara India yang memiliki jumlah penduduk Muslim terbesar kedua di dunia dan menjamin kebebasan beragama, belum mengizinkannya. "Perbankan syariah memungkinkan Muslim India menginvestasikan tabungan mereka sesuai keyakinan agama. Ini akan membantu pengembangan ekonomi masyarakat Muslim di India," ucap Khan seperti dikutip Times of India, Selasa (13/8).
Pengenalan perbankan syariah ke masyarakat memerlukan upaya kuat dari para pelaku terkait. Khan menyebut perbankan syariah terbukti menjadi keuntungan dengan memobilisasi modal luas dari umat Islam. Dana tersebut dapat digunakan untuk kegiatan kesejahteraan masyarakat sambil membantu mereka menjalankan agama sebagaimana ditetapkan oleh prinsip-prinsip Islam.
Khan sudah menyampaikan proposal berisi permintaan izin praktik perbankan syariah kepada Wakil Presiden Partai Kongres India, Rahul Gandhi. Sebelumnya, Reserve Bank of India (RBI) mengatakan perbankan syariah memerlukan perubahan peraturan perbankan. Pasalnya bank tanpa bunga akan melanggar norma-norma yang ada di India.
Khan mengatakan bahwa perbankan syariah bisa dilakukan dalam kerangka konstitusional. Pemerintah tinggal mendirikan sebuah otoritas terpisah untuk mewujudkan kehadiran lembaga keuangan syariah.
Namun tampaknya Partai Kongres India tidak mudah menerima usulan proposal tersebut. Padahal, kata Khan, visi masa depan untuk memperbaharui kepercayaan dari kelompok sosial merupakan kunci bagi partai berkuasa. Diantaranya dengan menghadirkan perbankan syariah, meninjau kasus-kasus teror terhadap pemuda Muslim dan menyediakan beasiswa terbuka bagi kaum Muslim.
Ikuti Whatsapp Channel Republika