REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Setelah hampir enam tahun, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali melantik lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Jatinangor, Bandung, Rabu (28/8).

Dalam sambutannya, Presiden menyatakan lulusan IPDN 2013 merupakan hasil upaya perbaikan dan penyempurnaan secara menyeluruh terhadap sistem pendidikan di IPDN.

"Pemerintah telah melakukan penyempurnaan pendidikan di IPDN sejak tahun 2009 lalu. Saat itu, saya menetapkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Peme-rintahan Dalam Negeri ke dalam Institut llmu Pemerintahan" katanya.

Melalui Perpres itu pula, nomenklatur Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) berubah menjadi lnstitut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Perubahan nomenklatur kelembagaan itu berdampak pada perubahan sistem pendidikan.

"Kita memberikan perhatian khusus terhadap pola pengasuhan yang lebih sehat dan mendidik kepada para praja selaku peserta didik," katanya.

Cara-cara pengasuhan yang merusak telah dihentikan. Pemerintah, lanjutnya, tidak menginginkan dengan metode pengasuhan yang salah, para pramong praja berprilaku tidak baik dan tidak sesuai dengan karakter abdi negara dan pemimpin masyarakat.

Menurut dia, peningkatan kinerja penyelenggara pemerintahan daerah sangat ditentukan adanya lembaga pendidikan tinggi kepamongprajaan yang dapat melahirkan lulusan yang berintegritas dan berkualitas.

"Saya memberikan apresiasi atas kemajuan yang telah dicapai oleh lembaga pendidikan kepamong-prajaan ini," katanya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi telah mewisuda para pramong praja kemarin. Wisudawan terdiri dari 1.261 orang lulusan program Diploma IV, 198 orang lulusan Strata I, dan 82 orang lulusan Program Magister Administrasi Pemerintahan Daerah (MPAD).

Ikuti Whatsapp Channel Republika