REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah dan Bank Pembangunan Asia (ADB) akan membangun saluran transmisi lintas negara yang menghubungkan Kalimantan Barat dengan Sarawak, Malaysia.
"Transmisi ini menyediakan listrik ramah lingkungan dari pembangkit listrik tenaga air (PLTA) ke 8.000 rumah tangga," kata Kepala Perencanaan Sistem Perusahaan Listrik Negara (PLN) I Made Ro Sakya melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis (29/8).
PLN saat ini menggunakan bahan bakar minyak untuk mengoperasikan pembangkit listrik di Kalimantan Barat. Hal ini menyebabkan harga listrik di kawasan tersebut menjadi mahal, mencapai 25 sen dolar AS (USD) per kilowatt-jam (kWh).
Dalam perjanjian kerja sama listrik yang disepakati dengan Sarawak, harga listrik di Kalimantan Barat dapat ditekan menjadi 18 sen USD/per kWh, sedangkan emisi karbon dioksida dari penggunaan pembangkit listrik tenaga minyak dapat dikurangi menjadi 400.000 ton per tahunnya sampai dengan 2020.
"Kesepakatan ini merupakan wujud kerja sama jangka panjang dengan negara tetangga, dan sebuah langkah maju bagi terciptanya interkonektivitas ASEAN," katanya. Proyek ini akan membangun jaringan transmisi sepanjang 145 kilometer, pengembangan gardu distribusi dan satu gardu induk untuk menjamin pasokan listrik yang memadai di Kalimantan Barat.
Selain itu, jaringan transmisi bertegangan tinggi dan gardu induk lintas batas sepanjang 83 kilometer akan menghubungkan jaringan listrik Kalimantan Barat dengan Sarawak. Diperkirakan listrik sebesar 230 megawatt per jam dapat mengaliri jaringan tersebut.
Melalui proyek interkoneksi ini, PLN diperkirakan akan dapat menghemat 100 juta dolar per tahun melalui pengurangan penggunaan bahan bakar minyak untuk pembangkit listriknya. Sekitar 8.000 rumah tangga juga mendapat manfaat. Selain pinjaman sebesar 49,5 juta dolar, ADB juga akan mengelola pinjaman sebesar 49,5 juta dolar dari badan pembangunan Perancis (AFP), serta hibah sebesar dua juta dolar dari Dana Multidonor untuk Energi Bersih (Multi-Donor Clean Energy Fund).
Ikuti Whatsapp Channel Republika