REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Puan Maharani meminta Gerindra tidak mencampuri urusan politik internal partainya dalam penetapan capres.

Bagi PDI Perjuangan, penetapan capres merupakan hak prerogatif Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri. "Siapapun yang akan dicalonkan sebenarnya keputusan PDI Perjuangan. Buat kami ini hak prerogatif kami," kata Puan kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (3/9).

Ketua Bidang Politik DPP PDI Perjuangan ini menyatakan, Gerindra tidak perlu khawatir bila PDI Perjuangan menetapkan Joko Widodo (Jokowi) sebagai capres. "Karena Jokowi kader PDI Perjuangan," ujarnya.

Puan mengkritik pernyataan Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon yang meminta PDI Perjuangan mendukung pencapresan Prabowo Subiakto sebagai bentuk kompensasi dukungan Gerindra terhadap pencapresan Megawati Soekarnoputri di Pemilu 2009.

Menurutnya, pernyataan itu mengesankan setiap keputusan politik didasarkan pada negosiasi 'jual-beli'. "Apa iya semua keputusan politik selalu ada negosiasi itu? Seperti jual beli," tutur Puan.

Ketimbang sibuk mengurus internal PDI Perjuangan, Puan meminta seluruh partai menyelesaikan urusan internalnya masing-masing. Sebab, hingga kini faktanya Jokowi masih berkonsentrasi menyelesaikan persoalan Jakarta dan PDI Perjuangan masih berfokus pada pemenangan Pemilu 2014. "Pak Jokowi faktanya masih Gubernur DKI Jakarta. Semua sebaiknya fokus pada urusan masing-masing," ujarnya.

Sebelumnya Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap wacana pencapresan Jokowi. Menurutnya Jokowi mesti memenuhi janji membenahi persoalan di DKI Jakarta.

Di saat yang sama Fadli juga berharap PDI Perjuangan mendukung pencapresan Prabowo. "Tahun 2009 kita dukung Mega. Tahun 2014 kita berharap Mega mendukung Prabowo jadi presiden," katanya mengakhiri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika