REPUBLIKA.CO.ID, BANYUMAS -- Mahfud MD menjamin tidak akan melakukan money politics bila kelak benar-benar terpilih maju sebagai capres dari PKB.
''Saya pastikan, saya tidak akan melakukan money politics bila kelak benar-benar maju sebagai calon presiden,'' kata Mahfud dalam halaqoh Safari Kebangkitan yang diselenggarakan Majelis Silaturrahim Ulama Rakyat di Desa Bogangin Kecamatan Sumpyuh Kabupaten Banyumas, Rabu (4/9).
Menanggapi pertanyaan dari seorang peserta halaqoh, Mahfud mengaku, dalam proses pencalonan sebagai presiden, memang dibutuhkan biaya untuk proses kampanye. Namun dia menyatakan, pengertian biaya politik harus dibedakan dengan money politics. ''Biaya politik ini beda dengan money politics. Saya tidak akan melakukanmoney politics,'' katanya.
Dia mengaku, bersamaan dengan persiapan sebagai calon presiden, dia memang sudah mendapatkan sejumlah donatur. Namun donatur tersebut, hanya menyatakan kesiapannya untuk mememuhi kebutuhan biaya politik minimal. Bukan untuk biaya politik yang berlebih-lebihan, apalagi untuk membiayai kegiatan money politics.
Bahkan terhadap para donatur yang menyatakan kesediaannya membantu biaya politik pencalonannya, Mahfud mengajukan sejumlah syarat. Antara lain, donatur tersebut harus berasal dari kalangan pengusaha yang bersih, tidak pernah tersangkut kasus-kasus korupsi.
Syarat kedua, pengusaha tersebut bukan pengusaha yang pernah mengajukan gugatan atau memiliki perkara di Mahkamah Konstitusi selama dia memimpin lembaga tinggi negara tersebut. ''Saya tidak mau kalau yang menyumbang dalam pengusaha yang pernah berperkara di MK. Nanti bisa timbul prasangka buruk, meski pun sebenarnya pemberian itu ikhlas atau tidak terkait dengan putusan MK yang pernah diputuskan pada masa lalum,'' jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Mahfud menyebutkan, bangsa dan negara Indonesia saat ini memang sedang menghadapi persoalan besar menyangkut masalah pemimpinnya. Menurutnya, banyak pemimpin negara saat ini yangtersandera pemilik modal besar. Hal ini menyebabkan mereka tidak bisa leluasa mengelola sumber daya alam yang dimiliki bangsa ini, untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
''Kekuatan ekonomi Indonesia seebenarnya masuk dalam 16 besar dunia. Tapi kenapa dengan kekuatan ekonomi seperti ini, masih banyak rakyat kita yang miskin. Hal ini salah satunya karena banyak pemimpin kita banyak yangtersandera oleh pemilik modal, sehingga tak bisa leluasa mengambil kebijakan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat,'' jelasnya.
Mahfud menegaskan, yang dibutuhkan bangsa ini adalah pemimpin yang 'merah putih'. Artinya, pemimpin yang memang memiliki keberanian dan memiliki visi ke depan yang dilambangkan dengan warna merah, sekaligus juga bersih atau tidak memiliki track record buruk yang dilambangkan dengan warna putih.
''Kalau kita hanya memilih pemimpin yang berani, ini berbahaya karena bisa membawa bangsa ini ke arah kehancuran. Tapi memiliki pemimpin yang hanya bersih, juga tidak baik karena tidak akan membawa bangsa ini ke arah perubahan yang lebih baik,'' jelasnya
Ikuti Whatsapp Channel Republika