REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Perkembangan situasi sosial politik dan keamanan beberapa tahun terakhir mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Oleh sebab itu, untuk mewujudkan stabilitas menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, dibutuhkan langkah-langkah strategis.
"Salah satunya lewat penyamaan visi, misi, persepsi, dan kesatuan langkah Komunitas Intelijen Daerah (Kominda)," kata Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Jakarta, Senin (9/9).
Ia menuturkan, situasi nasional saat ini tengah dihadapkan kepada peningkatan eskalasi konflik sosial dan politik yang ditandai dengan terjadinya benturan berbagai kepentingan kelompok masyarakat.
Hal ini menurut dia, dapat menimbulkan gangguan keamanan di beberapa daerah, yang tentunya juga berdampak pada kelangsungan pembangunan nasional.
Berdasarkan catatan Kemendagri, sejak awal 2010 sampai September tahun ini, di 20 provinsi Indonesia telah terjadi 351 peristiwa konflik dengan berbagai bentuk dan latar belakang.
Di antaranya adalah aksi bentrokan warga dengan organisasi kemasyarakatan alias ormas, konflik sosial bernuansa SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan—Red), dan kekerasan dalam aksi unjuk rasa.
"Selain itu, masih ada lagi aksi bentrokan antarmassa pendukung calon kepala daerah dalam pemilukada, serta aksi massa terkait sengketa pertanahan dan lain-lainnya," imbuh Gamawan.
Tidak hanya itu, ancaman aksi terorisme juga masih kerap terjadi di tengah-tengah masyarakat. Pada tahun lalu saja, instansinya mencatat ada 65 kali ancaman teror yang terjadi.
Sebanyak 30 di antaranya disertai dengan ledakan bom, dan tersangka teroris yang ditangkap jumlahnya mencapai 55 orang.
Oleh sebab itu, kata Mendagri lagi, Kominda perlu mengoptimalkan peran mereka dalam menciptakan iklim daerah yang kondusif. "Apalagi, untuk menyukseskan pemilu tahun depan, dibutuhkan sinergisitas dari seluruh pemangku kepentingan pemilu, termasuk Kominda," ujarnya.
Direktur Jenderal Kesbangpol Kemendagri, Andi Tanribali Lamo menjelaskan, Kominda dibentuk berdasarkan Permendagri No 11 Tahun 2006.
Komunitas ini terdiri dari unsur kepala daerah, kejaksaan, Badan Intelijen Nasional (BIN), TNI, Polri, dan sejumlah aparatur pemerintah di lingkungan kantor Kesbangpol di masing-masing daerah.
Senada dengan Gamawan, ia mengingatkan semua kepala daerah agar meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap kondisi yang berkembang akhir-akhir ini.
"Kami meminta kepala daerah supaya terus berkoordinasi dengan aparat intel di bawah. Dengan begitu, diharapakan segala langkah antisipasi yang diperlukan untuk pengamanan Pemilu 2014 dapat dilaksanakan dengan baik," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika