REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pihak produksi Multivision Plus Picture (MVP) menyatakan tidak akan melakukan tuntutan balik atas somasi yang dilayangkan putri Soekarno, Rachmawati Soekarno Putri. Sebab, pihaknya merasa tidak ada hal yang harus dipermasalahkan dalam film Soekarno.
"Tuntutan somasi sulit untuk dinegosiasikan, dia minta untuk menghentikan produksi film ini. Kami hanya akan menunggu apa yang dilakukan Rachmawati, kami pasif akan mengikuti. Karena, menurut kami tidak harus ada yang disomasi," kata Rivai Kusumanegara selaku pengacara MVP.
Meski begitu, pihaknya tetap akan melanjutkan proses produksi film 'Soekarno: Indonesia Merdeka' dan akan merilisnya sesuai rencana pada 12 Desember mendatang.
Sebab, pihak MVP memiliki hak untuk memproduksi dan mendistribusikan film ini secara komersial maupun nonkomersial.
"Hak kepemilikan film adalah hak cipta MVP baik komersial maupun nonkomersial. Raam Punjabi sebagai pimpinan MVP, berhak memproduksi dan menyebarluaskan, bahkan mengeskploitasi film sesuai dengan perjanjian. Serta pihak kedua tidak punya hak cipta apapun soal kepemilikan film," kata Rivai menegaskan.
Sebelumnya, Rachmawati Soekarnoputri selaku Ketua Yayasan Pendidikan Soekarno melayangkan somasi kepada Multivision Plus pada 12 September kemarin. Putri Bung Karno itu merasa MVP menyalahi aturan karena tetap melanjutkan produksi dan promosi film, meskipun perjanjian antara mereka sudah dibatalkan terhitung mulai 20 Juni 2013.
Somasi ini dilatarbelakangi pemilihan pemeran utama yang dinilai tak pantas memerankan Soekarno. Rachmawati menimbang untuk memilih Anjasmara sebagai pemeran Soekarno. Namun, pihak Ram justru memilih Ario Bayu yang menurut Rachamawati tidak sesuai dengan karakter Soekarno.
Selain itu, Rachmawati juga menuding skenario film Soekarno (Indonesia Merdeka) mengindikasikan adanya penyimpangan.
"Beberapa kali revisi skenario karena tidak sesuai dengan yang saya rencanakan. Saya tidak mau terjebak dengan Soekarnoisasi yang mereka atur. Ini ide saya, saya tidak mau ada penyimpangan," kata Rachmawati saat jumpa pers di kantor YPS beberapa waktu lalu.
