REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo membantah jika pihaknya dikatakan telah memberikan uang kerohiman pada warga yang tinggal di bantaran Waduk Ria Rio. Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta tidak pernah memberikan uang ke warga Ria Rio agar mau direlokasi. 

"Kita enggak ada urusan dengan itu. Saya hanya mengundang warga untuk makan siang. Sudah itu saja," kata gubernur yang akrab disapa Jokowi ini di Balai Kota, Kamis (26/9). 

Alumni Universitas Gadjah Mada tersebut juga mengatakan untuk membujuk warga agar mau pindah ke rusun hanya melakukan cara-cara yang persuasif. Misalnya, mengundang warga Ria Rio untuk makan siang bersama. 

Karena itu, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki kebijakan untuk memberikan uang kerahiman sebagai biaya ganti rugi bagi warga yang terkena relokasi. 

"Uang kerohiman apa? Kita enggak ada kebijakan itu," tegas mantan walikota Solo ini. 

Sebelumnya, Camat Pulo Gadung Teguh Hendrawan mengatakan, warga Riario bersedia untuk segera pindah ke Rusun Pinus Elok setelah pemerintah menjanjikan akan memberikan uang tambahan sebagai kompensasi. 

Menurut Teguh, bahkan warga sendiri yang akhirnya meminta agar pengundian rusun segera dilakukan pada Sabtu mendatang. "Pak gubernur ada kebijakan buat nambahin. Tapi saya tidak bilang ya besarannya berapa," ujarnya. 

Untuk diketahui, PT Pulomas Jaya sebagai pengelola lahan waduk Riario sebelumnya sudah memberikan dana Rp 1 juta pada setiap KK untuk biaya sewa rumah, selama menunggu rusun siap ditempati. Namun demikian, warga menuntut pemerintah untuk memberikan uang kerahiman sebesar Rp 5 juta. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika