REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ilham Arief Sirajuddin harus mengeluarkan dana miliaran rupiah untuk maju sebagai calon gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) dalam pilkada beberapa waktu lalu. Di antaranya, ia menyerahkan uang Rp 8 miliar kepada tim pemenangan yang dibentuk DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS). 

Presiden PKS Anis Matta menilai dana miliaran rupiah itu merupakan hal yang lumrah. "Wajar saja, itu kan kita mau menang," kata dia, selepas menjadi saksi dalam persidangan dengan terdakwa Ahmad Fathanah, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (26/9).

Dalam mengusung calon, katanya, DPW membentuk tim pemenangan yang membahas mengenai persyaratan untuk bisa memenangkan pemilu. Termasuk mengenai pendanaan. "Jadi itu bukan dana mahar seperti yang ditulis beberapa waktu lalu. Tapi, itu dana pemenangan kandidat," kata dia.

Untuk besaran dana, Anis mengatakan, semua tergantung pada kesepakatan antara tim pemenangan dan kandidat. DPP dikatakan tidak turut campur terkait dana itu. Ia mengatakan, dana itu tidak masuk ke kantong DPP, pun ke DPW. "Ke tim pemenangan yang dibentuk," ujar pengganti Luthfi Hasan Ishaaq itu.

Anis mengatakan, partai mempunyai kebijakan untuk memberikan otonomi pada DPW terkait pilkada. Menurut dia, DPW mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Sedangkan DPP berperan untuk mengesahkan rekomendasi calon yang diajukan DPW. "Kita berikan surat rekomendasi dari DPP. Dipilih satu (calon dari beberapa kandidat)," kata dia.

Dalam Pilgub Sulsel, PKS dan beberapa partai lainnya mengusung pasangan Ilham-Azis Qahhar Mudzakkar. Ilham yang merupakan politis Partai Demokrat meminta bantuan Fathanah agar PKS memberikan dukungan. Fathanah kemudian memfasilitasi Ilham untuk bertemu petinggi PKS, seperti Luthfi dan Anis. 

Saat bersaksi di persidangan, Ilham mengatakan, DPP PKS menyerahkan urusan Pilgub Sulsel pada Fathanah. Sementara Anis menyatakan, Fathanah hanya menjadi perantara. "Kita (DPP) sepakat menggunakan beliau sebagai perantara," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika