REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Presiden Iran, Hassan Rohani, menegaskan Israel harus bergabung dengan traktat nonproliferasi yang melarang nuklir untuk senjata. Pernyataan itu dikeluarkan saat menteri luar negeri Iran bertemu negara-negara Barat untuk membahas program pengayaan Uranium.

Rohani mendeklarasikan tidak ada negara yang memiliki hak untuk memiliki senjata nuklir dan meminta Israel bergabung dengan traktar non-proliferasi nuklir 1979.

"Tidak ada negara yang harus memiliki senjata nuklir sejak tidak ada yang punya hak untuk senjata ini," ujar Rohani dalam pertemuan di Majelis Umum PBB dikutip The Independent edisi Kamis (26/9).

Menteri Luar Negeri Iran, Javad Zarif, bertemu dengan menteri luar negeri dari Inggris, Prancis, Jerman, Rusia, Cina, dan AS untuk mendiskusikan program pengayaan nuklir Iran yang dituduh barat untuk pembuatan bom atom.

Menlu AS, John Kerry, menyambut perubahan Iran. Akan tetapi, dia menegaskan masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan.

Sejak tiba di New York, Presiden Rohani mengkampanyekan wajah baru Iran yang moderat dan menegaskan dia menolak senjata nuklir.

Pesan itu dia sampaikan dalam pidatonya di Majelis Umum PBB pada Senin lalu, pertemuan bilateral, hingga sarapan khusus dengan para editor media di AS.

Rohani menegaskan jika Israel gagal menandatangi traktat tersebut, selama empat dekade usaha untuk membuat Timur Tengah bebas senjata nuklir juga telah gagal.

Menurutnya, semua negara harus menjadi subjek pemeriksaan badan energi atom internasional. Hal yang sama seperti diminta negara Barat terhadap Teheran.

Ikuti Whatsapp Channel Republika