REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyoroti pertemuan antara Presiden RI dengan sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara pascapenangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar, agar tidak menjadikan institusi-institusi tersebut terancam tidak independen lagi.
"Rencana Presiden mengumpulkan pimpinan lembaga-lembaga negara harus dicermati jangan sampai ambil sebuah keputusan bersama atau keputusan atas nama lembaga tinggi negara. Hal tersebut bisa membuat lembaga-lembaga itu terancam tidak independen lagi," kata Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo ketika dihubungi dari Semarang, Sabtu (5/10).
Tjahjo Kumolo yang juga Anggota DPR RI itu, mengemukakan hal tersebut terkait dengan rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengundang DPR RI, MPR RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan di Istana Negara, Jakarta, Sabtu (5/10) siang.
Ia mengatakan bahwa Presiden tidak bisa mengoordinasi Ketua MK, MA, KPK, dan KPU, lalu menyimpulkan suatu keputusan bersama. Dalam pertemuan itu, katanya, bisa sifatnya informal atau membahas masalah kegentingan negara, kedaulatan negara, atau ancaman bangsa.
"Ada yang menarik terkait dengan kasus Ketua MK Akil, yakni tiba-tiba Presiden mengucapkan terima kasih kepada KPK yang telah menangkap Akil. Tampaknya ada skenario mendelegitimasi MK," katanya.
Adapun maksudnya, menurut Tjahjo, tentu saja agar kasus Century apabila tidak bisa dibendung lagi dan mengarah ke "impeachment" (pemakzulan) atau hak menyatakan pendapat (HMP), pengadilan MK sudah tidak bisa dipercaya lagi. "Atau, minimal sudah dijinakkan dengan perpanjangan tangan Istana, hakim MK wakil pemerintah. Benar-benar skenario politik yang luar biasa," kata anggota Komisi I DPR RI itu.
Selanjutnya, katanya, ada wacana Presiden sedang mencari cara rekrutmen hakim konstitusi. "Pertanyaannya kenapa sangat antusias? Kita serahkan kepada ketua lembaga tinggi negara kita yang tentunya sudah sangat paham ke mana arah pertemuan tersebut," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika