REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wasekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan, teringat pada persoalan rumitnya DPT pada pemilu 2009. Saat itu, DPT dimanipulasi untuk dijadikan alat pemenangan pemilu oleh partai tertentu. 

Konflik semakin rumit, saat tidak ada satu pun pihak yang bertanggung jawab atas belum rampungnya DPT. Kemendagri sebagai penyedia basis data berbentuk daftar penduduk potensial pemilih (DP4) seolah lepas tangan atas masalah DPT.

Kementerian menganggap saat DP4 diserahkan tugas mereka sudah selesai. Padahal Kemendagri mendapat anggaran Rp 4,8 triliun untuk membangun KTP elektornik agar basis data penduduk lebih baik. 

Sementara KPU juga mengklaim telah memutakhirkan data pemilih dengan benar. Anggaran untuk penyelenggaraan pemilu pun tidak sedikit, mencapai Rp 21 Triliun. "Pemilu 2014 masih jadi ancaman serius bagi pemilu yang jurdil," kata Hasto, Sabtu (26/10).

Ikuti Whatsapp Channel Republika