REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah pekerjaan rumah (PR) menanti Sutarman sebagai Kapolri baru menggantikan Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo.

"Beberapa PR yang harus diemban di antaranya menciptakan rasa aman bagi masyarakat, yaitu dengan audit peredaran senjata api yang dipergunakan oleh masyarakat, Polri dan TNI," kata Koordinator Advokat Publik LBH Keadilan, Ahmad Muhibullah, dalam siaran persnya, Selasa (29/10).

Ahmad berpendapat, maraknya aksi penembakan merupakan akibat dari tata kelola peredaran senjata api yang nirakuntabilitas. Kedua, lanjut Ahmad, pemberantasan korupsi di internal kepolisian, sebagaimana yang dijanjikan Sutarman saat uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI.

Selanjutnya, Kapolri harus bisa meningkatkan sinergi dalam pemberantasan korupsi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Polri juga harus menjaga netralitasnya dan menciptakan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat pada Pemilu 2014.

Setelah dilantik menjadi Kapolri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Jumat (25/10), Sutarman menerima tongkat komando dari Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo. Penyerahan tongkat komando dilakukan dalam upacara serah terima jabatan di Markas Korps Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.

Komjen Sutarman yang merupakan mantan Kabareskrim Polri tersebut merupakan satu-satunya calon Kapolri yang diajukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke DPR. Dari uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan pada 17 Oktober, maka kemudian DPR menyetujui Sutarman sebagai calon Kapolri dan dikukuhkan persetujuan itu dalam rapat paripurna.

Ikuti Whatsapp Channel Republika