REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekitar 2.000 buruh yang tergabung dalam Forum Buruh (FB) DKI Jakarta, Aspek Indonesia, FSP-Kep, KASBI, GSBI, dan elemen buruh lainnya memadati kantor Gubernur DKI Jakarta, di Jl. Kebon Sirih, Jakarta.
Massa menuntut Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) merealisasikan tuntutan buruh. Ketua Forum Buruh DKI Jakarta Muhammad Toha mengungkapkan, buruh akan terus bertahan di depan kantor gubernur sampai Jokowi bertemu dengan buruh.
Mereka pun berjanji akan menginap di balai kota bila Jokowi tidak menemui buruh. "Selama ini Jokowi tidak pernah bertemu dengan buruh, dia hanya menugaskan Ahok saja," tuturnya.
Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta dari FSP-LEM Jajuli menyayangkan sikap pemerintah yang tidak mendengarkan aspirasi buruh terkait kenaikan upah minimum yang menjadi tuntan buruh selama ini. Menurutnya, tuntutan buruh selama ini adalah tuntutan yang realistis.
Buruh, kata dia, meminta konsistensi wakil gubernur Ahok untuk menolak nilai KHL yang ditetapkan sepihak oleh Disnakertrans dan Apindo, karena inkonstutional.
Terkait tuntutan aksi hari ini, massa FB DKI menuntut Gubernur DKI Jakarta menyetujui dan berpihak pada buruh untuk menetapkan upah layak bagi buruh yaitu Rp. 3,7 juta khusus DKI Jakarta. Kedua menolak hasil KHL yang ditetapkan Disnakertrans Jakarta dengan Apindo sebesar Rp. 2.299.860 karena inkonstutional.
"Pemerintah dan Apindo dalam hal penetapan nilai KHL ini telah bermain mata dengan Apindo," ujar Jajuli. Ketiga, meminta Gubernur DKI Jakarta menyetujui nilai KHL yang diajukan buruh DKI berdasarkan hasil survei dewan pengupahan dari unsur buruh dengan metode regresi sampai Desember 2014 sebesar Rp 2.767.320.
"Bilamana tuntutan buruh hari ini tidak juga dipenuhi pemerintah maka FB-DKI dan elemen buruh lainnya akan melaksanakan mogok nasioanal 31-1November 2013," tutur Jajuli.