REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyerahkan mekanisme pilkada kepada rakyat. Mulai dari pemilihan gubernur, bupati, atau wali kota. Saat ini masih diperdebatkan pilkada dilakukan secara langsung atau lewat DPRD. 

Hanya saja, kata dia, mekanisme yang dipilih jangan sampai jadi bahan coba-coba (trial and error). "Terserah, lah. Yang penting mau bangsa ini seperti apa. Tapi bukan trial and error. Pikirkan dalam-dalam mana yang lebih baik untuk bangsa ini," katanya di Jakarta, Jumat (1/11).

UUD, katanya, tidak mengatur pemilihan bupati, wali kota, gubernur secara langsung atau tidak langsung. Berbeda dengan pilpres yang diatur dalam konstitusi. 

"Nanti kalau memang pemilihan bupati dan wali kota secara tidak langsung, asalkan dijamin tidak ada money politics atau penyimpangan, boleh juga kita ke situ, atau pada pemilihan gubernur. Terserah lah, yang penting maunya bangsa ini seperti apa," katanya. 

Berbicara sistem pemilu, lanjut SBY, tidak ada kaitannya dengan kepentingannya. Apalagi tahun depan ia sudah tak bisa maju lagi.

"Saya bisa ngomong karena saya bukan capres. Kalau saya capres dikira untuk kepentingan saya tahun depan. Karena saya bukan capres, jadi menurut saya, siapa pun yang akan memimpin, tentu mempersiapkan diri sebaik-baiknya," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika