REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON -- Pangdam III Siliwangi, Mayor Jenderal Dedi Kusnadi Thamim, meminta agar prajurit TNI menjaga netralitas dalam proses pemilihan umum (pemilu).

Baik pemilihan presiden (pilpres), pemilihan legislatif (pileg), dan pemilihan kepala daerah (pilkada). Bahkan, ada sanksi bagi prajurit TNI yang tidak netral.

''Sesuai aturan di negara kita, TNI harus netral,'' tegas Dedi, saat memberikan pembinaan kepada jajaran Korem 063/SGJ di Makorem 063/SGJ, Rabu (6/11).

Menurut Dedi, netralitas bukan hanya dalam soal pemberian dukungan pribadi dan materi. Namun, termasuk juga memberikan atribut, fasilitas, sarana dan prasarana.

Selain itu, khusus kepada para babinsa, Dedi berpesan agar mereka lebih dekat dengan masyarakat. Dia menambahkan, para babinsa juga harus menjaga nama baik korps TNI dan menguasai seluruh persoalan yang terjadi di wilayahnya masing-masing. ''Babinsa itu ujung tombak,'' kata Dedi.

Dedi mengungkapkan, berbeda dengan prajurit TNI, para pegawai negeri sipil yang bekerja di lingkungan Kodam III Siliwangi justru harus berperan serta dalam pemilu. Dia meminta agar mereka tidak salah memilih presiden dalam pilpres 2014 mendatang.

''Memilih presiden jangan hanya karena gagah, populer dan banyak mengumbar janji. Tapi pilih presiden yang cerdas, memiliki pengetahuan luas dan berwawasan kebangsaan,'' ujar Dedi.

Dalam kesempatan tersebut, Dedi sempat melakukan tes untuk menguji penguasaan masalah di wilayah dan teritorial masing-masing anggota babinsa.

Dedi Kusnadi Thamrin juga menanyakan kondisi keluarga dan kesejahteraan babinsa. ''Kita harus pandai bersyukur dan bekerjalah dengan ikhlas,'' ujarnya.

Tak hanya itu, iajug a menanam pohon klengkeng di halaman depan Makorem, sebagai kenang-kenangan. Hal itu diikuti Ketua Persit Daerah III Siliwangi, Eulis Rosima Dedi Kusnadi Thamim dan Wali Kota Cirebon Ano Sutrisno.