REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta tidak lepas tangan menghadapi persoalan kemacetan di Jakarta dan sekitarnya. SBY tidak bisa membebankan kemacetan hanya kepada Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi).

"Pemerintah pusat berkewajiban menyediakan transportasi makro. Tapi nyatanya sampai sekarang tidak ada," kata pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago di Jakarta (11/11).

Ia mengatakan, selama ini pemerintah pusat abai dalam menyediakan transportasi makro yang layak kepada masyarakat. Padahal transportasi makro di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi merupakan kunci mengatasi kemacetan di ibu kota. "Pemerintah pusat jangan saling menyalahkan pemerintah daerah atas kemacetan yang terjadi," katanya.

Kritik pusat kepada pemerintah daerah dalam hal kemacetan di ibu kota dianggap tidak elok. Karena pusat juga memiliki kewajiban mengatasi kemacetan di Jakarta dan sekitarnya. Apalagi, pusat pemerintahan juga ada di Jakarta. 

Idealnya, kata Andrinof, pusat dan daerah menguatkan koordinasi, bukan saling menyalahkan. "Masalah sistem transportasi makro, tata ruang Jabodetabek, dan kebijakan perumahan adalah urusan pemerintah pusat yang sangat erat kaitannya dengan kemacetan," ujarnya.

Andrinof mengatakan, pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah sudah cukup jelas. Kalau pemerintah pusat berfungsi membangun sistem prasarana, maka daerah berkewajiban memenuhi kebutuhan prasana. Pada saat yang sama, kepolisian juga mesti memainkan perannya dalam menjaga ketertiban pengguna kendaraan di jalan.

Sebelumnya saat silaturahim pengurus Kadin di Istana Bogor, Senin (4/11), SBY menyebut kepala daerah sebagai yang bertanggungjawab atas kemacetan di suatu kota. 

"Kalau kemacetan di Jakarta serahkan kepada Pak Joko (Jokowi). Di Bandung, datanglah ke Pak Heryawan (Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan) atau Walikota Bandung," ujar SBY.

Ikuti Whatsapp Channel Republika