REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menko Polhukam Djoko Suyanto mengatakan pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan para pimpinan lembaga negara tak lain untuk mendengarkan paparan Ketua KPU, Husni Kamil dan Mendagri Gamawan Fauzi mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT). 

Dalam pertemuan yang hampir empat jam tersebut, diambil beberapa kesimpulan dan kesepakatan. "Ada lima poin,” katanya, Rabu (13/11). 

Pertama, semua sepakat untuk segera menyempurnakan dan mensinkronkan data. Saat ini, hal tersebut sedang berproses antara KPU dan Mendagri. Diakuinya, untuk menyempurnakan data membutuhkan waktu. "Data itu harus ada kecocokan. Ini butuh waktu," katanya. 

Kedua, SBY menyarankan kepada KPU dan Mendagri untuk turun ke daerah untuk memastikan data tersebut. Kepala daerah pun diminta bertanggung jawab tentang DPT. 

Karenanya, lanjutnya, KPU dan Kemendagri akan turun untuk mensinkronisasi data supaya tidak ada perbedaan. Ketiga, masyarakat dihimbau untuk aktif mendaftarkan diri kepada panitia pendaftaran pemilih (pantarlih) di masing-masing kecamatan, kabupaten, kota. 

"Harus ada juga peran aktif dari masyarakat untuk mendaftar. Nama saya masuk atau belum. Itu juga penting. Dengan turunnya tim dari Kemendagri dan KPU ini nanti akan klop antara yang dari bawah dan dari atas," katanya. 

Keempat, terkait dengan waktu. Ia mengatakan semua lembaga negara sepakat perlu ada waktu yang cukup untuk menyempurnakan dan mensinkronkan data pemilih agar perbedaan antara KPU dan Kemendagri tidak terlalu jauh. Sehingga, kepuasan publik pun cukup. Apalagi masih ada perbedaan data yang cukup besar. 

"Tidak usah terburu-buru, tidak usah ada limit waktu yang terlalu mendesak. Yang penting ada waktu yang cukup," katanya. 

Terakhir, dihimabu kepada KPU dan Kemendagri agar secara periodik menjelaskan ke masyarkat terkait perkembangan penyempurnaan data. Jangan sampai hanya menunggu ditanya baru memberikan penjelasan. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika