REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyiapkan jawaban terkait isu mobil murah. Hal ini menyusul hak bertanya dan menyampaikan usulan serta pendapat yang diajukan oleh DPD terkait isu tersebut. 

Menurutnya, kebijakan pemerintah terkait mobil murah harus dijelaskan. "Ini harus dijelaskan. Dalam arti, kita siapkan jawaban kepada DPD yang mengangkat isu ini menjadi hak bertanya mereka," katanya saat membuka sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Kamis (14/11). 

SBY pun sempat memberikan sedikit penjelasan terkait kebijakan mobil murah. Ia mengatakan niatan awal untuk mengeluarkan kebijakan mobil murah tak lain untuk memikirkan angkutan pedesaan yang diharapkan ramah lingkungan. Jadi, dikatakan, kebijakan itu diadakan bukan sebagai mobil pribadi. 

Menurutnya, kebijakan mobil murah muncul pada saat kunjungan kerja ke India. Indonesia ingin mendapatkan perbandingan dengan negara tersebut untuk angkutan pendesaan. Di India, lanjutnya, angkutan pedesaan menggunakan listrik sehingga hemat bahan bakar dan ramah lingkungan sehingga membawa kebaikan. 

Untuk isu mobil murah, ia menilai sudah terlalu bergeser dari niatan awal pemerintah memutuskan kebijakan tersebut. Ia beranggapan perbincangan di ruang publik sudah banyak bias bahkan terjadi distorsi. "Saya ikuti perbincangan di luar, rupanya, sudah banyak bias dan sebut lah distorsi dari apa yang pernah saya sampaikan," katanya. 

Sebelumnya, DPD menggunakan hak bertanya dan menyampaikan usulan serta pendapat kepada SBY terkait kebijakan mobil murah. Hak tersebut digunakan karena adanya penolakan dari sejumlah pemda menerapkan kebijakan tersebut. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika