REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan Indonesia berupaya terus meningkatkan kemampuan dan kapasitas lembaga sandi.
"Tentu kami akan terus berupaya meningkatkan kapasitas dan kemampuan lembaga sandi dan organ-organnya," katanya ketika menjawab Antara, di Beijing, Sabtu (16/11).
Djoko yang melakukan kunjungan kerja ke Beijing 14-16 November 2013, mengatakan, "Tentu penguatan kapasitas dan kemampuan itu tidak bisa kami paparkan secara detail karena terkait lembaga sandi, intelijen."
Indonesia menjadi salah satu negara yang 'dipantau' dan 'disadap' oleh Amerika Serikat dan Australia, melalui perwakilan kedua negara itu di Indonesia.
"Secara resmi Indonesia masih menungu klarifikasi dari kedua negara tentang isu penyadapan tersebut. Namun, ke dalam kami perkuat kapasitas lembaga sandi yang ada," ujarnya.
Pada pekan lalu, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan Indonesia akan meninjau beragam kesepakatan dengan Negeri Kanguru itu jika isu penyadapan itu benar, terutama kesepakatan mengenai pertukaran informasi.
"Saya sedang menelisik kemitraan Indonesia-Australia, berbagai perjanjian antarkedua negara yang telah disepakati. Kami harus meninjau ulang semua kerja sama tersebut, khususnya pertukaran informasi dengan kedua negara bersangkutan, AS dan Australia," kata Marty sebagaimana dikutip surat kabar The Sydney Morning Herald dan Australia Broadcasting Corporation.
"Jika mereka benar mengumpulkan informasi di luar kerangka resmi, pertanyaannya apa guna kerangka kerja resmi Ini merupakan sesuatu yang kami harus pikirkan seksama. Kami telah menjelaskan kepada mereka bahwa kami tidak menerima kelakuan semacam itu dan kami menuntut hal itu tidak diulangi di masa mendatang," kata Menlu Marty.
Isu penyadapan oleh Australia juga menjadi salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan bilateral Wakil Presiden Boediono dengan Perdana Menteri Australia Tony Abbott, serangkain kunjungan kenegaraannya pada 10-16 November.
Dalam pertemuan itu, Australia merespons positif protes keras Indonesia terkait isu penyadapan tersebut.