REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus PKS, Soeripto, menilai seharusnya Indonesia protes kepada Amerika Serikat soal penyadapan yang dilakukan Australia.

"Sumber berita itu kan dari Snowden dan snowden ini kan dulu kerja di National Security Agency di Amerika (AS). Jadi mestinya ke sana alamatnya (protes), bukan ke kedutaan atau pemerintah Australia," kata Soeripto yang ditemui usai pemeriksaan di KPK, Jakarta, Rabu (20/11).

Mantan anggota Komisi I DPR RI ini berkata, seharusnya dicari siapa yang memerintahkan Australia untuk menyadap Indonesia. Ia menyebut Amerika aktor di balik penyadapan yang dilakukan Australia. Ia menilai Pemerintah Indonesia salah alamat jika protes dan menuntut permintaan maaf hanya dilakukan kepada Australia.

Seharusnya, Soeripto berkata, Pemerintah AS juga harus diusut. Kalau perlu, katanya, Kedutaan AS diberikan teguran keras. Jika penyadapan masih terus dilakukan, ia mengimbau Pemerintah Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan AS.

"Menurut saya ke Amerika dulu, baru kedua ke Australia, tapi sebetulnya faktor utamanya pada Amerika," jelasnya.

Indonesia, menurut Soeripto harus memiliki teknologi lebih canggih dari AS jika ingin menangkal penyadapan. Faktanya, meski Indonesia kini memiliki teknologi canggih, tetap saja menjadi korban penyadapan.

"Ini semua penyadapan bisa canggih itu karena penyadapan menggunakan satelit dan sekarang satelit itu punya siapa, mesti ke Amerika, kalau ke Amerika tentu saja memberikan informasi dan mereka bisa menyadapnya," tegas tokoh Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN) yang saat ini berubah menjadi Badan Intelijen Negara (BIN) ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika