REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mendukung adanya alih teknologi dengan produsen fuze atau komponen pemicu bom asal Bulgaria, Armaco JSC, agar industri pertahanan dalam negeri menuju kemandirian.
"Kita memang menuju kepada kemandirian alat utama sistem senjata (alutsista), tetapi prosesnya bertahap. Pada saat kita belum mampu, kita melakukan kerja sama dengan luar negeri," kata Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan), Sjafrie Sjamsoeddin, yang juga Ketua High Level Committe (HLC) usai meninjau kesiapan pabrik bom PT Sari Bahari, Malang, Jawa Timur, Jumat (22/11).
Menurut dia, kerja sama dengan luar negeri harus ada kesetaraan dan kemitraan untuk mendapatkan satu alih teknologi tentang pengembangan fuze ini. "Ini dilakukan secara bertahap dengan target suatu saat kita bangun pabrik fuze di Indonesia. Ini dilakukan agar industri pertahanan dalam negeri bisa mandiri tanpa ketergantungan negara asing," tuturya.
Menurut dia, meski Indonesia belum memiliki pabrik pembuat fuze, namun Indonesia memiliki pabrik pembuat bom, PT Sari Bahari, satu-satunya yang ada di Asia Tenggara. Produksinya, antara lain, bom asap, bom P-100 L yang diperuntukan untuk pesawat tempur Sukhoi TNI AU, roket untuk pesawat Super Tucano dan lainnya.
"Kami koneksikan dengan PT Sari Bahari dengan PT Dahana. Ini menunjukan kemampuan industri pertahanan kita sudah memiliki infrastruktur termasuk amunisi untuk mendukung kemandirian alutsista TNI," kata Sjafrie.
Presiden Direktur PT Sari Bahari, Ricky Egam, mengatakan pihaknya akan berusaha membuat pabrik perakit bom ini bisa berkembang, namun terkendala. Kendala itu, kata dia, di Indonesia belum ada pembuat fuze, sehingga mengharuskan pihaknya mengimpor fuze dari negara Bulgaria.
"Sebenarnya pihak Armaco, Bulgaria (produsen Fuze) setuju untuk menjalin kerja sama untuk PT Sari Bahari untuk alih teknologi pembuatan fuze. Namun, pihak Armaco meminta sebelum ada kesepakatan, PT Sari Bahari harus membeli fuze sebanyak 1.500 pieces. Kami minta pemerintah untuk mendukung masalah ini," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika