REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Satuan Kerja Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) terus melakukan langkah pencegahan korupsi dengan pembenahan internal. Salah satunya yakni reposisi pejabat yang bidangnya rentan untuk disuap.
Juru bicara SKK Migas, Elan Budiantoro mangaku tidak mampu memberantas mafia migas sendirian. Target agar kebal dari korupsi, kata dia, bukanlah hal yang mudah, terlebih pendapatan di bidang hulu sebesar Rp 550 triliun.
“Langkah awal yang dilakukan SKK Migas pascatransformasi dari BP Migas adalah dengan reposisi dan menunjuk orang-orang yang memiliki kapasitas untuk menjabat posisi penting,” kata Elan dalam diskusi "Gilas Mafia Migas" di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (23/11).
Dia menambahkan, memperbaiki kondisi kompleks tersebut membutuhkan waktu. Dengan proses road map, SKK Migas diperkirakan betul-betul kebal terhadap virus dan mafia korupsi dalam satu tahun ke depan.
Kordinator Divisi Monitoring dan Analisa Anggaran ICW, Firdaus Ilyas mengatakan, migas adalah kekayaan negara yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Semangat keyakinan tersebut harus dikembalikan agar swasta maupun pemerintah bisa lebih optimal berbuat untuk pemasuka n negaran dan kesejahteraan rakyat.
“Jadi tidak ada lagi upaya untuk mengelabui negara, demi memperbesar keuntungan bagi pribadi. Dan itu harus diawali dengan sistem yang transparansi kepada publik,” katanya.