REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) sampai kini masih merupakan salah satu daerah lumbung pangan nasional.
"Hingga kini Sumsel tetap menduduki peringkat nomor lima sebagai daerah penopang pangan nasional. Peringkat ini harus di pertahankan dan perlu ditingkatkan," kata Ketua Komisi II DPRD Sumsel Budiarto Marsul, Kamis (28/11).
Menurut anggota DPRD dari Fraksi Partai Gerindra, itu, sebagai daerah penopang pangan nasional Pemerintah Provinsi Sumsel telah banyak melakukan langkah konkret untuk swasembada pangan yang berkelanjutan.
"Sekarang Sumsel surplus padi, ini harus dipertahankan terus. Di sisi lain, alih fungsi lahan sawah menjadi kebun terus terjadi. Ini tidak boleh terjadi, supaya swasembada pangan berlanjutan lahan sawah harus dipertahankan," katanya.
Budiarto juga mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Sumsel juga sudah melakukan upaya swasembada pangan yang berkelanjutan seperti meningkatkan alokasi sektor pertanian dalam arti luas yang diarahkan untuk memfasilitasi masyarakat pertanian dengan sarana dan prasarana pertanian dan keterampilan dapat meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dalam upaya swasembada pangan.
"Kami juga melihat ada upaya melaksanakan sekolah lapang pengelolaan tanaman terpadu kawasan pertumbuhan dan pengembangan jaringan irigasi, pengembangan sistem rice irigation atau SRI, optimalisasi lahan, penanganan pascapanen, pencetakan sawah, perlindungan tanaman dari serangan hama dan penyakit, pengedalian harga, ketersediaan lahan perluasan areal dan pemasaran," katanya.
Di tengah produksi yang mengikat, Ketua Komisi II DPRD itu mengingatkan agar pemerintah memberikan jaminan harga produk pertanian. "Jaminan pemerintah dibutuhkan terhadap harga produk pertanian seperti harga padi yang tinggi sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan petani," ujarnya.
Dengan berada pada peringkat lima nasional daerah penopang pangan nasional menurut Budiarto Marsul, "Selain harus dipertahankan lebih bagus kalau peringkat itu bisa naik lagi secara nasional," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika