REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Forum Pemred, Nurjaman Mochtar mengatakan, Forum Pemred akan menyelenggarakan Kongres Kebangsaan: Menggagas Kembali Halauan Bangsa Menuju 100 Tahun Indonesia Merdeka. Acara tersebut akan digelar pada 10-11 Desember 2013 di Birawa Assembly Hall Hotel Bidakara, Jakarta.
Nurjaman menjelaskan Konggres Kebangsaan itu digelar karena Forum Pemred merasakan keprihatinan yang luar biasa terhadap kehidupan negara pasca-Reformasi. Saat ini pemerintah dalam melaksanakan program-programnya seolah tanpa arah.
"Betulkah mau membiarkan presiden bergerak sendiri tanpa halauan. Pasca-Reformasi, setiap presiden terpilih mempunyai program sendiri, ia tidak mau melanjutkan program presiden sebelumnya, padahal program sebelumnya belum selesai," kata Nurjaman di Jakarta, Kamis (28/11).
Ia berkata, presiden terpilih yang baru, sering membuat program baru yang tidak ada kaitannya dengan program lama. Padahal, program lama sebelumnya masih dibutuhkan masyarakat.
Seharusnya, terang Nurjaman, pemerintah mempertahankan kontinuitas program-program pemerintah yang sebelumnya. Ini perlu dilakukan agar pembangunan maju ke depan, ke arah yang sama.
"Selama ini, kita semua bekerja keras, elemen bangsa bekerja, semua bergerak cepat namun hanya pada sumbunya masing-masing. Pemerintah pusat juga berputar di tempatnya masing-masing hanya seperti gasing makanya pembangunan tidak berjalan baik," ujar Nurjaman.
Makanya, kata Nurjaman, dalam Konggres Kebangsaan nanti akan dibicarakan perlukah dibuat semacam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) lagi, agar program dan pembangunan yang dilakukan pemerintah lebih terarah. Sejak era Reformasi GBHN menghilang karena apapun yang berbau Orde Baru dianggap buruk, tapi faktanya tanpa GBHN saat ini pembangunan tak terarah.
Nurjaman menjelaskan, esmki produk Orde Baru tetapi GBHN itu bagus. Menurutnya, GBHN penting untuk menuntun dan menjaga kesinambungan pembangunan bangsa menuju masa depan yang lebih baik.
Dalam Kongres Kebangsaan nanti, masih kata Nurjaman, akan diundang kalangan birokrat, akademisi, pengusaha, seluruh ketua parpol. Mereka semua akan diberi TOR untuk membicarakan masalah bangsa ini akan dibawa ke mana.
Di tempat yang sama, Anggota Forum Pemred Muhamad Ihsan mengatakan, sebelum Kongres Kebangsaan diselenggarakan pihaknya sudah melakukan silaturahim kepada para pemangku kepentingan, seperti Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua MPR Sidarto Danusubroto, Ketua MK Hamdan Zoelva, Ketua DPD Irman Gusman, Wakil Ketua BPK Ali Masykur Musa, dan banyak tokoh lainnya. "Para pemangku kepentingan tersebut mendukung penuh Konggres Kebangsaan," katanya.
Mereka, ujar Muhamad, sepakat kalau arah pembangunan perlu dievaluasi, ditata, dan diluruskan kembali demi kejayaan bangsa Indonesia mendatang. "Dukungan mereka luar biasa karena merasa sevisi dengan Konggres Kebangsaan," ujarnya.