REPUBLIKA.CO.ID,JAARTA--Wakil Kepala Polri (Wakapolri) Komjen Pol Oegroseno mengatakan penundaan jilbab bagi polisi wanita masih akan menunggu Peraturan Kapolri (Perkap) soal seragam.
Menurut Oegro yang ditemui di sela-sela peringatan HUT ke 63 Kepolisian Perairan dan Kepolisian Udara Baharkam Polri di Mako Ditpoludara Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Senin, mengatakan sejak ada pernyataan Kapolri soal jilbab, banyak "pemandangan" tidak karuan soal penggunaan jilbab.
"Karena pemakaian jilbab ada dari Aceh ke Papua, jadi kita tunda sambil tunggu peraturan Kapolri (Perkap) jangan sampai pakai jilbab jadi seksi. Jangan sampai bajunya ketat, 'body'-nya keliatan. Malah menimbulkan nafsu," katanya
Menurut jenderal bintang tiga itu, Polri sebagai sebuah organisasi negara tentu memiliki aturan tertulis yang mengikat. Apalagi jika pemakaian jilbab bagi polwan benar terlaksana, maka aturan tersebut akan dilaksanakan di seluruh wilayah.
"Saya sebagai staf beliau (Kapolri) melihat situasi ini berkembang, harus mengamankan kebijakan ini. Mereka pakai jilbab nggak karuan, ada model Aceh, model Medan. Maka itu, dengan Irwasum akhirnya memutuskan, okelah ditunda dulu," katanya.
Oegro menambahkan, untuk mengatasi perbedaan dalam penggunaan jilbab, kepolisian akan mencari model yang sesuai dengan kebutuhan polwan di Indonesia.
"Kita nanti akan bikin tim untuk riset penggunaan baju muslim (untuk polwan) di. Iran, Pakistan, Afghanistan, Eropa, Asia, dan lain-lain. Nanti dilihat mana yang cocok. Kapan? 'As soon as possible'," katanya.
Namun, karena hingga saat ini Perkap soal seragam polwan berjilbab belum juga keluar, maka anggarannya pun belum bisa ditentukan.
"Kalo perlu ga ada anggaran, kasian rakyat kalau uangnya diminta terus. Pakaian dinas yang biasanya tinggal diganti jadi baju muslim," katanya.
Sebelumnya Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Sutarman mempersilakan anggota polisi wanita mengenakan jilbab saat bertugas. "Mulai besok kalau ada yang mau pakai (jilbab) saat bertugas tidak masalah," kata Sutarman beberapa waktu lalu.
Menurut jenderal bintang empat itu, penggunaan jilbab merupakan hak asasi seseorang, sehingga ia mempersilakan anggotanya mengenakan jilbab sebagai bagian menjalankan perintah agama.
Kendati demikian, Sutarman menegaskan pihaknya belum menyiapkan anggaran untuk membuat seragam khusus bagi polwan berjilbab. "Kepada anggota kalau misalnya ada yang mau pakai silakan, tapi anggaran belum ada, kalau mau beli silakan. Contohnya kan sudah ada," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika