REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Meski demonstran kian keras menuntut Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra mundur, ia bergeming. Ia malah meminta pengunjuk rasa antipemerintahan membuka pintu dialog.
Tawaran itu ia berikan untuk menyudahi krisis politik yang mengahantam ibu kota Bangkok selama sepekan terakhir. ''Saya benar-benar mendengar permintaan pengunjuk rasa yang juga masyarakat saya,'' kata Yingluck, dalam pidato kenegaraan, Senin (2/12).
Dia menegaskan, desakan pengunduran diri terhadapnya adalah ilegal dan inkonstitusional. Yingluck menolak mundur.
Ia menyebut desakan oposisi membentuk Dewan Rakyat untuk mengganti dirinya adalah tidak masuk akal. Tuntutan oposisi harus mengacu konstitusi.''Sebagai Perdana Menteri, yang harus saya lakukan adalah sesuai konstitusi,'' ujarnya.
Menanggapi aksi beringas massa penentangnya, Yingluck juga menambahkan agar Angkatan Bersenjata Thailand tidak bias dalam menanggapi krisis politik selama ini. Dia memerintahkan agar militer netral, dan kepolisian tidak menggunakan kekerasan dalam membubarkan demonstrasi.
Empat warga sipil tewas dan tidak kurang dari 56 sipil lainnya dilarikan ke IGD setelah bentrokan terjadi antara kelompok antipemerintah dan pendukung pemerintah di Bangkok, saat Sabtu (30/11). Bentrokan tersebut buntut dari demonstrasi akbar kelompok antipemerintah dalam sepekan terakhir.
Kelompok antipemerintah mendesak Yingluck hengkang dari jabatannya dan digantikan dengan Dewan Rakyat. Mereka juga mendesak Yingluck keluar dari Thailand. Reaksi ini terkait rancangan undang-undang pemerintah tentang amnesti politik. Regulasi itu dianggap membuka peluang bagi mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, kakak kandung Yingluck, untuk kembali dari pengusiran.
Ikuti Whatsapp Channel Republika