REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Perdana Menteri Thailand, Yingluck Shinawatra, menegaskan ingin mengembalikan kekuasaan kepada rakyat di tengah kemelut politik yang berlangsung. Yingluck menegaskan hal itu pada Senin (9/12) saat mengumumkan pembubaran Majelis Rendah parlemen melalui televisi nasional.
Keputusan itu muncul satu hari setelah pengunduran diri massal para anggota parlemen oposisi utama Partai Demokrat pada Minggu dan kurang dari satu jam menjelang awal para pengunjuk rasa anti-pemerintah mulai bergerak ke kantor perdana menteri di Gedung Pemerintah dari sembilan lokasi di seluruh ibu kota.
Perdana menteri, dalam pidatonya di televisi pagi ini mengumumkan bahwa ia akan membubarkan DPR dan akan bertemu dengan Komisi Pemilihan untuk mendiskusikan penyelenggaraan pemilih sesegera mungkin. Kabinet akan bertindak sebagai pejabat sementara sampai kabinet baru terbentuk.
Pemerintah telah melakukan segala cara untuk menyelesaikan konflik politik di negara ini tetapi tidak berhasil. Kelompok anti- pemerintah dan anggota partai oposisi menggunakan cara non-parlemen sebagai gantinya.
"Pemerintah telah menerapkan kelonggaran dalam hal hak dasar rakyat untuk mencegah kerugian dan menghindari menyakiti bangsa. Oleh karena itu kembalinya kekuasaan kepada rakyat melalui pembubaran DPR dan pemilu sela adalah [sesuai dengan] prinsip-prinsip demokrasi dan dapat diterima secara internasional," kata Yingluck, seperti dilansir dari TNA.
Suthep Thaugsuban, pemimpin aksi protes, sebelumnya menegaskan bahwa Senin adalah hari bagi kemenangan rakyat Thailand. Suthep mengatakan tujuan protes anti-pemerintah adalah untuk memberantas rezim Thaksin dan membentuk "Dewan Rakyat" yang dipilih yang mewakili orang-orang dari semua lapisan masyarakat dan profesi untuk menjalankan negara.
Meskipun perdana menteri mengumumkan pembubaran DPR dan pemilihan umum, mantan anggota parlemen Demokrat dan salah satu pemimpin protes Sathit Wongnongtoey mengatakan di Ratchadamnoen Senin pagi bahwa protes akan berjalan sampai Kabinet masih bertindak dalam kapasitas pejabat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika