REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak lama lagi akan segera lengser sebagai pemimpin negara. Dalam waktu tersisa, peneliti Center for Information and Development Studies (CIDES) menilai sulit mengharapkan SBY dapat melakukan perubahan.
"Presiden orang yang ingin aman. Tidak terlalu suka membuat gebrakan," kata peneliti CIDES Indria Samego, di Jakarta, Selasa (10/12).
Penilaian itu berdasar pada dua periode pemerintahan SBY. Karena itu, dalam waktu kurang lebih dari setahun, ia menilai SBY tidak dapat banyak melakukan perubahan.
Memang, Indria mengatakan, selama pemerintahan SBY terjadi kemajuan di bidang ekonomi. Ia mengatakan, laju inflasi dapat terkendali. Akan tetapi, menurut dia, hal itu terjadi bukan karena kebijakan pemerintahan. "Karena imbas yang terjadi di luar Indonesia, bukan karena kebijakan," katanya.
Indria mengatakan, konsentrasi SBY pun mulai terpecah jelang akhir masa pemerintahannya. Apalagi menghadapi Pemilihan Umum 2014. Menurut dia, sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, SBY juga pasti memikirkan nasib partainya.
"Bagaimana dia turun dengan baik dari kekuasaan. Di hadapan lain dia juga menghadapi tantangan," ujarnya.
Menurut Indria, SBY bersama pemerintahannya dan jajaran terkait kini hanya bisa membantu mematangkan dan menyukseskan jalannya demokrasi dalam Pemilu mendatang.
Sehingga, pemilu berjalan tanpa adanya rekayasa dan campur tangan politik dan uang. Diharapkan juga pemilu nanti menghasilkan pemimpin baru yang mendapat kepercayaan. "Lahir karena ada trust dari semua," katanya.
Ke depan, Indria berharap adanya konsensus di antara para elite untuk membangun demokrasi Indonesia. Ia mengatakan, saat ini Indonesia masih berada dalam transisi demokrasi. Sehingga, ia mengatakan, membuka jalan untuk konsolidasi demokrasi.
"Semua keputusan itu harus berdasar proses demokratis. Pertimbangkan kepentingan rakyat banyak," ujar
nya.
Menurut Indria ada beberapa jalan yang ditempuh untuk membangun konsolidasi itu. Ia mengatakan, semua elite di negeri ini harus tetap menjadikan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai sistem paling mendasar untuk mewujudkan cita-cita republik.
Ia juga mengatakan para elite di negara ini harus bisa menjadi teladan dalam perubahan. "Itu bisa menjadi kunci utama bagi transformasi," katanya.
Indria juga mengatakan perlu ada kebersamaan untuk meneruskan pembangunana politik dan ekonomi yang pro-rakyat. Ia menilai, semua itu harus dilandasi semangat untuk mensejahterakan rakyat.
Menurut dia, diperlukan juga pembentukan aturan perundangan yang dapat mendukung konsolidasi demokrasi, pun dengan penegakannya. Dalam jangka pendek, ia mengatakan, semua elemen harus bisa menjadikan Pemilu mendatang melahirkan unsur kepercayaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika