REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Ahmad Muzani memperkirakan masyarakat Indonesia pada 2014 nanti dihadapkan dengan dua kondisi, yaitu para calon legislatif (caleg) yang melakukan pencitraan dan lemahnya birokrasi maupun pemerintahan.
Ia mengatakan, ada 240 ribu caleg DPR di seluruh wilayah Indonesia. Mereka berasal dari 12 parpol peserta pemilihan umum (pemilu) 2014.
"Tentunya para caleg dari berbagai parpol itu memerlukan citra yang baik dan bagus di depan masyarakat karena pemilu legislatif nanti kan berdasarkan suara terbanyak," katanya saat di diskusi Refleksi Akhir Tahun Bidang Politik dan Pemerintahan yang diselenggarakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) di Malang, Jawa Timur (Jatim), Selasa (10/12).
Mengingat para caleg sibuk melakukan pencitraan, mereka akan menjatuhkan atau mencari kelemahan caleg yang lain maupun parpol yang menjatuhkan parpol lain.
Bahkan Ahmad menceritakan ada satu anggota panitia pengawas pemilu (panwaslu) yang menceritakan ada caleg yang melaporkan caleg lain padahal mereka berasal dari satu partai. Cara untuk menjatuhkan salah satunya yaitu dengan mengungkap dosa korupsi caleg tersebut di masa lalu.
Untuk itu ia memperkirakan pada 2014 mendatang menjadi tahun yang saling menjatuhkan sehingga menjadi bahan pemberitaan di media sehari-hari. "Karena sibuk pencitraan dan menjatuhkan caleg lain, mereka tidak memiliki ide untuk menyelesaikan persoalan Indonesia. Jadi ini problem serius," ujarnya.
Selain tahun pencitraan, ia menilai Indonesia pada 2014 akan dihadapkan dengan kondisi lemahnya birokrasi dan pemerintahan. Jajaran presiden dan pejabat pemerintahan akan konsentrasi ke pemilu sehingga dampaknya pelayanan birokrasi dan pemerintahan ke masyarakat melemah.
"Melemahnya pelayanan birokrasi dan pemerintahan kemudian memberikan dampak buruk, seperti neraca perdagangan Indonesia yang defisit, hingga cadangan devisa sebesar 30 miliar dolar AS hilang dalam dua bulan terakhir hanya untuk menjaga mata uang rupiah," ujarnya.
Selain itu, Indonesia lebih banyak mengimpor lebih besar dibandingkan ekspor. Pemerintah Indonesia dinilainya tidak mampu memperjuangkan komoditas minyak sawit mentah (CPO) sehingga pemerintah Indonesia lebih menuruti kehendak negara-negara pengekspor CPO Indonesia seperti Amerika Serikat (AS).
Sementara itu, dosen Pascasarjana Sosiologi UMM Wahyudi mengatakan, banyak caleg yang memiliki modal sosial rekam jejak kepribadian yang bagus.
Namun sayangnya caleg itu tidak memiliki modal politik untuk berkampanye. Untuk itu dia mengimbau agar calon pemilih dalam pemilu legislatif nanti harus mampu memilih pemimpin yang benar-benar tepat.
"Jadi masyarakat harus mengendalikan dirinya agar tidak terlibat politik uang sehingga bisa dibeli," ucapnya.
Agar tidak salah pilih, dia melanjutkan, masyarakat harus mendapat pendidikan pemilih (voter education) yang memadai. Voter education tersebut bisa diperoleh dari parpol, lembaga pendidikan hingga organisasi masyarakat (ormas).
"Namun faktanya, voter education di Indonesia masih sangat minim," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika