REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Laju pertambahan penduduk Indonesia masih tinggi. Permasalahan ini menjadi salah satu fokus pembahasan dalam konferensi nasional penyiapan SDM yang berdaya saing melalui pembangunan berwawasan kependudukan di Gedung Nusantara V DPR RI, Jakarta, Kamis (12/12).
Konferensi digagas Forum Parlemen Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan, Kaukus Kesehatan DPR, dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
"Harus ada wawasan yang sama antara DPR dan pemerintah dalam masalah kependudukan," ujar Wakil Ketua DPR RI, Sohibul Iman, kepada wartawan. Terlebih, tantangan kependudukan tidak hanya dari segi kuantitas melainkan kualitas.
Oleh karena itu, kata Sohibul, masalah kependudukan harus dikelola agar bisa menjadi potensi atau bonus kependudukan. Kondisi ini dapat dilakukan bila ada pemahaman yang sama baik pemerintah pusat dan daerah.
Kepala BKKBN, Fasli Jalal mengatakan, masalah laju penduduk memang harus mendapat perhatian. Dari data yang ada menyebutkan pada sensus 2010 lalu laju penduduk mencapai 1,49 per tahun. Padahal, pada sensus 2000 hanya sebesar 1,45 per tahun.
Dari sisi mobilitas dan distribusi penduduk, lanjut Fasli, belum merata. Pasalnya, penduduk masih terkonsentrasi di Pulau Jawa yakni 70 persen.
Fasli mengatakan, kebijakan kependudukan harus menjadi titik sentral program pembangunan lainnya seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan dan sosial budaya.
Hal ini khususnya terkait upaya penurunan kemiskinan, wajib belajar pendidikan, kecukupan pangan, perumahan dan ketenagakerjaan. Kesemuanya tergantung pada dinamika kependudukan.
Oleh karena itu, kata Fasli, DPR dan BKKBN menggelar konferensi nasional yang mengundang sebanyak 200 perwakilan kabupaten/ kota. Mereka berasal dari sepuluh provinsi dengan jumlah penduduk terpadat.
Fasli mengatakan, peserta yang hadir merupakan perwakilan DPRD dan pemerintah daerah dalam hal ini yang mengurusi kependudukan. Targetnya, informasi mengenai kependudukan bisa sampai hingga ke daerah.
Wakil Menteri Kesehatan, Ali Gufron yang hadir dalam konferensi mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk menjamin lancarnya layanan KB berkualitas. Salah satunya dengan penerapan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang akan diterapkan pada 1 Januari 2014 mendatang.
"Seluruh pelayanan KB layanan primer pelayanan dasar, termasuk operasi, MOW/MOP akan ditanggung," ujar Ali.
Pemberian layanan ini diberikan secara gratis kepada warga miskin. Sementara untuk warga mampu diharuskan membayar premi melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan (saat ini PT Askes-red).
Ikuti Whatsapp Channel Republika