REPUBLIKA.CO.ID, KARAWANG -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang, Jawa Barat (Jabar), alokasikan anggaran Rp 1,2 miliar untuk membeli alat ukur (telemetri) air. Alat itu untuk mengukur kadar pencemaran di sungai.

Alat itu dibutuhkan, mengingat pencemaran air di Sungai Citarum saat ini kian parah. Pencemaran tersebut, salah satunya disebabkan oleh perusahaan yang membuang limbahnya langsung ke sungai.

Sekretaris Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Karawang, Wawan Setiawan, mengatakan, alat itu akan dibeli pada anggaran 2014 mendatang. Ada tiga alat yang dibeli. Nantinya, alat itu akan dipasang di tiga titik. Salah satunya, di wilayah Walahar. "Selama ini, kami selalu kucing-kucingan dengan perusahaan yang membuang limbah ke sungai," ujarnya, Jumat (13/12).

Dengan kata lain, ketika BPLHD menerima laporan ada perusahaan yang membuang limbah, petugas langsung ke lokasi. Tapi, petugas belum menemukan bukti kuat perusahaan itu membuang limbah. Sebab, ketika ada petugas perusahaan tersebut justru tidak membuang limbahnya.

Dengan kondisi itu, BPLHD tak bisa menindak tegas perusahaan yang nakal itu. Sebab, tak cukup alat bukti. Akan tetapi, dengan memiliki alat telemetri itu, nanti data pencemarannya akan akurat. Sebab, alat itu akan ditanam di dasar air. Sehingga, akan terkontrol bila ada perubahan warna air.

Jadi, dengan adanya alat ini, BPLHD bisa mempunyai bukti kuat. Sehingga, perusahaan yang membuang limbah tak bisa mengelak lagi. Jika sudah ada bukti, maka sanksi yang akan dikeluarkan, yakni perusahaan itu akan ditutup.

Menurut Wawan, air Citarum kini tak lagi jernih. Melainkan, sudah kehitam-hitaman. Kondisi ini, disebabkan banyaknya perusahaan yang membuang limbah ke sungai tersebut. Di sepanjang Curug sampai Tanjung Pura, ada 10 perusahaan yang ditenggarai membuang limbahnya langsung ke Citarum.

Ikuti Whatsapp Channel Republika