REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Forum Transparansi Anggaran Negara (Fitra) mempertanyakan sumber dana pesta perayaan malam tahun baru di setiap daerah. Indikatornya, Fitra tidak pernah mendapatkan kejelasan dari pemda mengenai sumber dana perayaan malam tahun baru.
"Kita tahu beberapa daerah khususnya kota besar merayakan pesta tahun baru. Tapi kita tidak pernah mendapat informasi dari mana sumber dana pesta malam tahun baru itu," ujar Koordinator Investigasi dan Advokasi Fitra, Uchok Sky Khadafi, Sabtu (28/12).
Padahal, jelas dia, seringkali beberapa kota besar mengadakan acara besar setiap tahun baru. Kemungkinan anggarannya pun tidak sedikit. "Paling minimal ada perayaan pesta kembang api, itu dari mana dananya?,"
Kalau pun dari swasta, lanjutnya, tetap harus dilaporkan demi transparansi dan akuntabilitas kepada publik. Selama ini, Fitra hanya bisa mendapatkan beberapa item laporan anggaran terkait tahun baru 2014 Pemda DKI.
Yakni anggaran pengamanan, pengawasan dan penataan angkutan untuk natal dan tahun baru sebesar Rp 100 juta. Kemudian anggaran pagelaran peningkatan mutu hasil kesenian menyongsong tahun baru Rp 200 juta, pemasangan ucapan selamat natal dan tahun baru Rp 70 juta.
Pemda DKI juga menganggarkan penataan cahaya lampu hias sambut natal dan tahun baru 2014 Rp 100 juta. Partisipasi pada acara tahun baru 2014 Rp 50 juta.
Lalu pengendalian angkutan natal dan malam tahun baru 2014 Rp 330 juta. "Tapi semua itu bukan anggaran yang dikeluarkan untuk acara perayaan tahun baru itu sendiri, ini yang tidak jelas," terang dia.
Padahal, ia menilai, pesta malam tahun baru yang digelar di Jakarta akan sangat meriah. "Sejak zaman Foke (Fauzi Bowo), Pemda DKI tidak pernah terbuka laporan anggaran perayaan tahun baru hingga sekarang." ujarnya.
Fitra pun mengingatkan kepada seluruh pemda di seluruh Indonesia, terlebih kota besar untuk membuka laporan penggunaan anggaran pesta tahun baru.
Karena, jika tidak terbuka maka akan berpeluang penyalahgunaan anggaran dan membuka peluang korupsi. "Jangan sampai anggaran yang dihabiskan untuk pesta itu tidak jelas, terlebih menggunakan uang rakyat."