REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD menyambut dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cabang D.I Yogyakarta untuk dicalonkan menjadi presiden.
"Sebagai warga NU (Nahdlatul Ulama) yang pernah memimpin PKB, saya menyatakan menerima dan siap dicalonkan presiden," ujar Mahfud MD dalam acara deklarasi dukungan capres PKB DIY di Sleman, Selasa (7/1).
Partai Kebangkitan Bangsa DIY mendeklarasikan dukungannya untuk menjadikan Mahfud MD sebagai calon presiden, berbeda dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) lain. Sebelumnya, DPW Jawa Barat telah menyatakan dukungannya kepada Rhoma Irama untuk dijadikan capres.
Mahfud mengklaim telah mendapat dukungan resmi dari DPW PKB Jawa Tengah dan DIY. Dia juga mengaku telah didekati DPW lain untuk mendukungnya menjadi capres. "Dari lintas etnis juga sudah, berbagai ormas, pesantren, LSM sudah," ungkapnya.
Dukungan itu, menurutnya akan disalurkan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB. "Semuanya akan saya salurkan kepada DPP PKB karena bagi saya PKB adalah terminal politik saya," ujarnya. Pemilihan partai tersebut menurut Mahfud karena dirinya pernah memimpin PKB.
Selain PKB, Mahfud mengaku telah mendekati partai lain untuk membuka komunikasi politik. "Bukan memfinalkan calon pasangan atau koalisi, itu tugas partai, bukan tugas saya," ujarnya. Pembukaan komunikasi politik itu dinilai akan mempermudah jika nanti PKB butuh koalisi untuk mencalonkan presiden.
Menurutnya, capres maupun calon wakil presiden (cawapres) harus memiliki kendaraan partai politik. Berdasarkan konstitusi, tidak ada calon independen. "Hanya parpol atau gabungan parpol yang boleh mengajukan capres atau cawapres," ujarnya.
Adanya capres lain di PKB tidak dipermasalahkan Mahfud. Dia mengaku mengusulkan lebih banyak tokoh agar PKB memiliki banyak pilihan. "Tidak hanya Rhoma Irama, saya usulkan diperbanyak, agar PKB punya sudut segmen bermacam-macam. Jusuf Kalla juga bagus," ujarnya.
Mahfud menyinggung survei yang memberikan kejelasan terkait capres. Dia menilai saat ini belum ada capres yang pasti. "Sekarang ini belum ada calon presiden yang jelas karena kejelasan calon baru terjadi sesudah 9 April, sesudah pemilu legislatif," ujarnya. Setelah tanggal itu, partai bisa memastikan peluang dalam mengajukan capres.
Ikuti Whatsapp Channel Republika