REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi III DPR RI meminta Kepala Kepolisian RI (Kapolri) memilih wakil yang 'bersih' dengan menyeleksi kandidat dengan rekam jejak yang baik guna melanjutkan penataan di dalam tubuh Polri.

"Wakapolri itu akan lebih banyak bertugas ke dalam melanjutkan reformasi internal. Oleh karena itu, orang yang menjadi wakapolri harus 'bersih' karena tugasnya 'membersihkan' orang lain," kata Anggota Komisi III DPR RI Harry Witjaksono di Jakarta, Kamis (9/1).

Menurut dia, rekam jejak yang baik penting untuk dimiliki seorang Wakapolri karena dengan rekam jejak yang baik akan memudahkan wakapolri baru untuk bersikap tegas dan memberikan sanksi kepada oknum polisi yang melanggar hukum. "Seorang Wakapolri juga harus mampu mengimbangi Kapolri, namun di sisi lain dia harus tetap tampil sederhana," ujarnya.

Seiring dengan upaya pembersihan intenal Polri, kata dia, Wakapolri yang baru diharapkan dapat membangun koordinasi yang baik dengan institusi penegak hukum lain, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, Harry berharap masyarakat dapat melihat pergantian Wakapolri sebagai proses yang wajar sehingga tidak perlu dihubungkan dengan praktik politik.

"Hal ini jangan ditarik ke mana-mana, apalagi ke ranah politik. Pergantian ini karena Wakapolri Komjen (Pol) Oegroseno segera memasuki masa pensiun bulan depan, itu saja," katanya.

Sebelumnya, Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia Police Watch (IPW) meminta Kapolri segera bersikap menghadapi pergantian Wakapolri. Ketua Presidium IPW Neta S Pane mengkhawatirkan apabila tidak cepat bersikap akan cenderung mengundang tarik-menarik berbagai kepentingan yang dapat mengganggu konsolidasi Kepolisian.

Ikuti Whatsapp Channel Republika