REPUBLIKA.CO.ID, NAZARET -- Yayasan Wakaf Al Aqsha mengecam keras penyataan Menteri Ekonomi Israel, Naftali Benet, yang menyinggung usulan “Perjanjian Kerangka” terkait kota Al Quds. Yakni, usulan untuk memisahkan antara warga Yahudi dan Arab melalui pertukaran tanah.
Ketua partai berhaluan ekstrim Israel 'Rumah Yahudi' ini sebelumnya telah menegaskan,“Setelah ini kami tidak akan main-main dengan kata-kata 'batas tahun 1967'.''
''itu artinya adalah pembagian Al Quds, penyerahan Bukit Zaitun tempat di mana Menachem Begin dan rabi Eliazer Ben Yahuda dikuburkan, serta penyerahan bukit Haikal (nama yang digunakan orang-orang ‘Israel’ untuk menyebut masjid Al Aqsha) dan Kota Tua,'' katanya.
Yayasan Al Aqsha memperingatkan bahwa pernyataan Benet tersebut tidak hanya mewakili kelompoknya saja. Namun, merupakan kebijakan jelas yang ditempuh oleh institusi Zionis saat ini.
''Melalui kebijakan istitusinya tersebut, Zionis berusaha menguasai kota Al Quds dan tempat-tempat sucinya terutama adalah masjid Al Aqsha,'' sebut pernyataan Yayasan Wakaf Al Aqsha seperti dikutip Infopalestina.
Yayasan Al Aqsha menegaskan bahwa kota Al Quds akan tetap menjadi milik Islam, Arab dan Palestina meskipun penjajah Zionis meringkuk di tengahnya dan proyek-proyek yahudisasi terus terjadi di kota tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika